Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- Mohon maaf, sepertinya Anda belum menyertakan teks berita utama yang ingin saya tulis ulang. Teks yang Anda berikan di atas hanya berisi informasi hak cipta (copyright) dan navigasi situs web (CNN).
- Bahaya Nyata Indonesia Digugat Singapura
- Dana Triliunan Korban PT DSI Segera Kembali
- Heboh Pelari Terobos Barikade Jakarta Running Festival
- Aceh Terkepung Banjir dan Petani Menangis
- Mohon maaf, sepertinya Anda belum menyertakan teks sumber berita yang ingin ditulis ulang. Teks yang Anda lampirkan di atas hanyalah informasi hak cipta (copyright) dan menu navigasi dari sebuah situs berita.
- Mencetak Bintang Baru Lewat Sepak Bola Usia Dini
- Polemik Ijazah Gibran Makin Panas
Penulis: Romdhoni
jurnalis senior di Zona Merah News yang berfokus pada liputan Hukum dan Keamanan Nasional. Ia menyajikan berita aktual seputar proses praperadilan, kinerja aparat penegak hukum (Polisi dan TNI), serta konflik keamanan di daerah-daerah sensitif seperti Papua.
zonamerahnews – Sengketa kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) memanas. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan keempat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil)—masuk wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. Keputusan ini memicu protes keras dari Pemerintah Aceh yang ngotot pulau-pulau tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari wilayahnya. Konflik ini ternyata menyimpan sejarah panjang dan berbagai poin penting yang perlu dipahami. Permasalahan bermula sejak tahun 2008, saat Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi melakukan verifikasi jumlah pulau di Indonesia. Hasilnya, Aceh tercatat memiliki 260 pulau, tanpa keempat pulau yang disengketakan. Sementara Sumut…
zonamerahnews – Mabes Polri tengah mengusut tuntas dugaan pelanggaran pidana terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, menyatakan bahwa timnya bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengungkap kasus ini. "Anggota kita saat ini bersama kementerian terkait sedang melakukan pendalaman," tegas Sigit kepada awak media di Gedung Tribrata, Jakarta, Kamis (12/6). Penyelidikan ini bukan isapan jempol. Polri telah memulai proses penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus IUP tersebut. "Iya (melakukan penyelidikan)," ujar Sigit singkat namun tegas. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri juga telah mengkonfirmasi penyelidikan terhadap empat…
zonamerahnews – Sebuah kasus penipuan wisata religi dengan korban mencapai 50 orang menggegerkan publik. Pasangan suami istri (pasutri) berinisial LS dan HB, pemilik biro perjalanan ‘Pesona Tour’, ditetapkan sebagai tersangka. Kejadian ini terungkap setelah puluhan calon jemaah gagal berangkat ke Israel, Mesir, dan Yordania, menderita kerugian hingga Rp2 miliar. Informasi yang dihimpun zonamerahnews.com dari kepolisian, aksi penipuan ini terbongkar ketika salah satu korban, Rittar Situbea, bersama istrinya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 27 Mei lalu. Mereka mendapati rombongan ‘Pesona Tour’ berkumpul di Terminal 3, namun ternyata tak kunjung berangkat. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa 50 orang calon jemaah telah menjadi korban…
zonamerahnews – Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan menjanjikan pembangunan perumahan khusus bagi para hakim di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Prabowo saat menghadiri Pengukuhan Hakim MA di Jakarta, Kamis (12/6). "Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan, kita akan besar-besaran lakukan pembangunan perumahan," tegasnya. Langkah ini, menurut Prabowo, merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup para hakim yang selama 18 tahun terakhir tak mengalami kenaikan gaji. Ia mengaku prihatin mendengar kondisi hakim yang masih mengontrak rumah, bahkan tanpa rumah dinas, kendati menangani perkara dengan nilai triliunan rupiah. "Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan, saya dapat laporan ada…
zonamerahnews – Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memindahkan administrasi empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara menuai kecaman keras. Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Humam Hamid, bahkan memperingatkan potensi konflik baru jika pemerintah pusat tak belajar dari kasus Catalonia dan Mindanao. Menurutnya, pemerintah pusat semestinya lebih sensitif dan menghindari pengambilan keputusan sepihak tanpa dialog terbuka. Humam mencontohkan Catalonia, di mana pembatasan otonomi dan pengabaian aspirasi lokal memicu resistensi dan memperkuat identitas kolektif masyarakat. Aceh, dengan sejarah dan identitasnya yang kuat, serta pengalaman relasi yang timpang dengan pusat, berpotensi mengalami hal serupa. Ia menekankan bahwa pendekatan legalistik semata dalam kasus…
zonamerahnews – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti pentingnya kualitas rumah subsidi yang diberikan pemerintah. Menurutnya, rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memangkas luas minimal tanah dan bangunan rumah subsidi perlu dikaji ulang secara mendalam. Bukan sekadar angka, tetapi kenyamanan dan kelayakan hunian harus diutamakan. "Rumah subsidi bukan hanya soal ukuran, tapi juga kenyamanan dan kesehatan penghuninya," tegas Irine. Rumah yang terlalu kecil berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan psikologis. Ia menekankan perlunya standar teknis yang memadai, termasuk tata ruang dan kualitas bangunan yang baik. Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id Lebih lanjut, Irine juga menyoroti…
zonamerahnews – Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan mengejutkan terkait anggaran pendidikan tahun 2025. Dalam sambutannya di peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan, Sentul, Jawa Barat, Rabu (11/6), beliau menegaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan tahun ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan, anggaran tersebut melampaui alokasi untuk sektor lainnya. "Sebagai Presiden RI, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi anggaran tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah, yang tertinggi sepanjang sejarah RI," tegas Prabowo. Pernyataan ini disampaikan di hadapan para hadirin, menekankan komitmen pemerintah terhadap…
zonamerahnews – Video ancaman dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beredar luas di media sosial, membuat gempar publik. Dalam video tersebut, seseorang yang mengaku sebagai Komandan Kodap Sinak terang-terangan mengancam akan menembak warga pendatang dan pejabat di Papua. Ancaman tersebut ditujukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, hingga anggota DPR RI yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah pusat di Jakarta. Menanggapi hal ini, Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, menyatakan bahwa ancaman serupa bukanlah hal baru. "Ancaman seperti ini sudah sering dilontarkan oleh gerombolan OPM sebagai bentuk teror," tegas Candra saat dihubungi zonamerahnews.com, Rabu (11/6). Ia menambahkan bahwa TNI, khususnya…
zonamerahnews – Mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto, menjalani klarifikasi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan pada Selasa (10/6) terkait dugaan korupsi penyimpangan dana cadangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar senilai Rp24 miliar. Informasi ini dihimpun zonamerahnews.com dari berbagai sumber. Kepada awak media, Danny menyatakan kesiapannya untuk kooperatif. "Bagi saya ini sangat penting sebagai orang taat hukum. Saya juga mendukung usaha untuk mengklirkan kasus ini," ujarnya. Namun, ia mengaku tak mengetahui detail pengelolaan dana cadangan PDAM tersebut. Dalam pemeriksaan yang berlangsung, Danny menjawab sekitar 20 pertanyaan dari tim penyidik. Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id Ia menjelaskan keterbatasan…
zonamerahnews – Indra Sukmono Arharrys, mantan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) periode 2019-2024, terancam menghabiskan waktu 5,5 tahun di balik jeruji besi. Vonis tersebut dijatuhkan dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/6). Jaksa KPK menyatakan Indra terbukti bersalah atas kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, tahun 2019-2020. Ia dinilai turut serta dalam aksi korupsi bersama terdakwa lain dan pihak-pihak terkait. Selain hukuman penjara, Indra juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta. Jika tak mampu membayar, ia harus menjalani hukuman tambahan berupa kurungan selama 6 bulan. Menariknya, jaksa tidak menuntut uang pengganti, karena tidak ada…
