zonamerahnews.com – Badai persoalan terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak baru di parlemen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk berdialog menyusul langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berencana mengajak seluruh fraksi di DPR RI untuk mengusut tuntas polemik ini.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang diskusi seluas-luasnya mengenai isu sensitif ini. Hasto menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang menjadi pintu masuk pencalonan Gibran. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan sudah menyentuh ranah pidana karena menggunakan instrumen hukum demi kepentingan kekuasaan.
Lebih jauh, Hasto menyinggung soal ketidakjelasan syarat pendidikan yang menjadi syarat konstitusi. Ia menyebut adanya kekosongan bukti ijazah SMA atau sederajat yang seharusnya dipenuhi oleh sang Wapres. Menurut PDIP, pelanggaran terhadap aspek usia dan syarat pendidikan ini telah mencederai moralitas serta keteladanan seorang pejabat negara di mata publik. PDIP juga mengaku telah mencermati kritik dari para guru besar yang menilai persoalan ini sebagai beban etika bagi kepemimpinan Presiden Prabowo.
Di sisi lain, PKS bergerak cepat dengan membangun komunikasi antar fraksi guna menjajaki sikap parlemen. Muhammad Kholid dari PKS menyatakan bahwa langkah ini merupakan mandat langsung dari Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, untuk menjembatani aspirasi masyarakat yang meragukan legalitas ijazah tersebut. PKS menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap tata kelola sistem pemilu di Indonesia agar tidak terjadi ketidakadilan bagi masyarakat di masa depan.
Selain isu politik nasional, Hasto Kristiyanto juga memberikan perhatian serius terhadap isu lingkungan. Ia menuntut ketegasan hukum terhadap praktik pembukaan lahan perkebunan, terutama kelapa sawit, yang seringkali menggunakan cara-cara ilegal seperti pembakaran hutan. PDIP mendorong adanya moratorium hutan dan gerakan reboisasi nasional yang melibatkan masyarakat guna menjaga marwah bangsa dalam menjaga kedaulatan alam Indonesia.
