zonamerahnews – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak agar pengelolaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya terpusat pada Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk memastikan program ini berjalan optimal dan aman bagi masyarakat.
Cucun menegaskan pentingnya Peraturan Presiden (Perpres) kolaboratif yang melibatkan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah dalam pengawasan MBG. Hal ini disampaikan saat meninjau langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Cipari, Bandung Barat, pasca-kejadian keracunan massal yang menimpa ratusan warga akibat program MBG.
"Kita akan usulkan Perpres kolaboratif. Supaya pengawasan lebih optimal dan kejadian seperti ini tidak terulang," tegas Cucun. Ia menambahkan, kasus keracunan di Bandung Barat seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, turut mendampingi Cucun dalam peninjauan tersebut. Keduanya menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai pasok bahan makanan, mulai dari pembelian daging, ikan, hingga sayuran. Kepala dapur SPPG juga harus memiliki informasi lengkap mengenai asal-usul bahan makanan untuk mencegah potensi masalah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, drg. Putih Sari, juga menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengelolaan dan pengawasan MBG. Ia mendorong agar petugas di SPPG memiliki sertifikasi yang sesuai untuk menjamin kompetensi dan mencegah terjadinya kasus keracunan.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kasus dugaan keracunan di Banggai Kepulauan disebabkan oleh pergantian pemasok dan telah diperbaiki. Ia memastikan operasional SPPG dihentikan sementara untuk memastikan kualitas makanan kembali sesuai standar.
Kasus keracunan massal di Bandung Barat menjadi perhatian serius bagi DPR. Anggota Komisi IX DPR, Ashabul Kahfi, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur SPPG yang bermasalah. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
