zonamerahnews – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menuai kontroversi. Langkahnya mengirim siswa nakal ke barak militer untuk menjalani pendidikan ala militer selama beberapa bulan telah memantik gelombang kritik. Bukannya meredakan situasi, Dedi bahkan berencana memperluas program kontroversial ini kepada orang dewasa yang dianggap bermasalah.
Rencana tersebut disampaikan Dedi saat mengunjungi Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara di Cikole, Lembang. Ia berujar akan menargetkan individu yang kerap mabuk atau berkeliaran di jalanan, menyerahkan mereka ke Kodam III untuk mengikuti pendidikan kedisiplinan di Dodik.
Namun, kebijakan ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Annisa Yudha, Koordinator Peneliti Imparsial, menilai tindakan Dedi sebagai bentuk nyata militerisasi di ranah sipil, sekaligus pelanggaran prinsip HAM. Ia menekankan bahwa langkah tersebut mengaburkan batas antara urusan sipil dan militer, menunjukkan inferioritas sipil terhadap militer, dan berpotensi membahayakan kehidupan sipil serta demokrasi.
"Kebebasan sipil tergerus, negara akan dinilai sudah tidak mampu lagi memberikan jaminan perlindungan atas kebebasan sipil warganya," tegas Annisa. Ia juga menyoroti penyimpangan tugas pokok TNI yang seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan menangani masalah sosial seperti kenakalan remaja.
Annisa menambahkan, mengirim anak-anak bermasalah ke lingkungan militer yang berpotensi kekerasan justru kontraproduktif dan berisiko memperkuat budaya kekerasan di dunia pendidikan. Menurutnya, langkah ini tidak hanya keliru, tetapi juga sangat berbahaya dan tidak akan menyelesaikan akar masalah kenakalan remaja. Ia mengingatkan bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, bukan pendekatan represif ala militer. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan ironi besar.
