zonamerahnews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan kabar gembira mengenai penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Capaian ini diungkapkan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga terkait di Kuningan, Jakarta, pada Senin (27/4).
Dalam laporannya, Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menyebut bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem berhasil dipangkas signifikan, dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Ini berarti, sekitar 1,36 juta jiwa penduduk miskin ekstrem telah berhasil ‘naik kelas’ atau keluar dari garis kemiskinan paling parah.
"Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Artinya, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Ini capaian yang patut kita syukuri bersama," ujar Cak Imin dalam keterangan tertulis yang diterima zonamerahnews.com, Senin (27/4).
Capaian impresif ini, menurut Cak Imin, adalah buah dari sinergi dan kolaborasi erat antara lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan tak henti dari berbagai pemangku kepentingan. Berbagai program intervensi telah digulirkan secara masif dan terarah.
Dari sisi perlindungan sosial, bantuan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin, atau setara dengan 93,6 persen dari total sasaran. Menariknya, 56,7 persen di antaranya menerima lebih dari satu program intervensi, menunjukkan pendekatan yang komprehensif. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II juga telah mencapai 69 unit, memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sektor ketahanan pangan juga menunjukkan geliat positif. Data Kementerian Pertanian mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2025 mencapai angka 125,35, sebuah rekor tertinggi hingga saat ini. Di samping itu, program pemberdayaan masyarakat terus diperluas, dengan melibatkan lebih dari dua juta orang dalam program padat karya.
Pemerintah juga tak luput memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sekitar dua juta debitur UMKM baru telah memperoleh akses permodalan, yang secara langsung mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Tak hanya itu, 111 ribu pekerja migran telah difasilitasi penempatannya, serta 28 ribu keluarga mendapatkan pendampingan melalui program reformasi agraria.
Kemajuan juga terlihat jelas pada aspek infrastruktur dan layanan dasar. Statistik menunjukkan 99,4 persen kecamatan kini telah memiliki puskesmas, 82,3 persen desa memiliki layanan pendidikan dasar, dan 89 persen kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah. Pemerintah juga telah membangun dan merenovasi 10.171 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 219 kabupaten/kota.
Penguatan ekonomi berbasis komunitas turut didorong melalui pelatihan bagi 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Di bidang pendidikan, total 61,9 juta penduduk telah terjangkau berbagai program pendidikan, termasuk operasional 166 Sekolah Rakyat yang menampung 14.963 siswa dari keluarga miskin.
Untuk mendukung seluruh program ini, pemerintah mengalokasikan tidak kurang dari Rp503,2 triliun melalui APBN, yang diperkuat dengan Rp129 triliun dari APBD, untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.
"Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal lima persen pada 2029. Ini membutuhkan kerja bersama, konsistensi, dan fokus pada hasil nyata," tegas Cak Imin, optimistis.
