zonamerahnews – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, geram. Lambannya Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung mengancam keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden. Kegelisahan ini disampaikan Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung, saat halal bi halal bersama PCNU Kabupaten Bandung sekaligus sosialisasi MBG di Gedung Mochammad Toha, Soreang, Kamis (24/4).
Dari total 361 titik SPPG yang dibutuhkan Kabupaten Bandung, baru 15 yang terealisasi. Satu titik SPPG melayani 3.500 jiwa. "Mumpung BGN ada di sini, saya sampaikan aspirasi. Ini sangat krusial untuk suksesnya MBG," tegas Kang DS. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, didukung penuh pemerintah daerah, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan. Ia pun langsung menanyakan percepatan proses penentuan titik lokus SPPG kepada BGN.
Pemkab Bandung siap mendukung penuh. Dinas Koperasi dan UKM siap membiayai pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan lewat APBD, bahkan Bank Bjb juga siap membantu. "Hampir 60 pesantren siap menjadi SPPG, PCNU pun siap aktif," tambah Kang DS. Ia mengingatkan, MBG bukan sekadar wacana, melainkan janji politik yang harus terealisasi 2025-2030, ditargetkan rampung Desember 2025. Ia meminta BGN segera memutuskan lokasi SPPG berdasarkan aspirasi pimpinan pesantren dan meminta dukungan Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romny Romaya.
Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin, menambahkan sosialisasi MBG dan pembentukan Koperasi Merah Putih sangat bermanfaat bagi pengurus NU. Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di 280 desa/kelurahan ditargetkan rampung sebelum Hari Koperasi 12 Juli 2025, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Pemkab Bandung bahkan menggratiskan biaya pendirian koperasi. "Desa yang sudah membentuk KMP akan didorong untuk segera menjadi SPPG," pungkas Dindin.
