zonamerahnews – Presiden Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan penting di Istana Merdeka pada Selasa (21/4), menandai hari dengan agenda padat yang menyentuh dua pilar utama negara: pertahanan dan ekonomi. Dua tokoh kunci yang dipanggil adalah Penasihat Khusus Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurahman, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan maraton ini mengindikasikan fokus pemerintah pada isu-isu strategis yang mendesak, mulai dari stabilitas geopolitik hingga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
Dudung Abdurahman, yang tiba lebih dulu, mengaku belum mengetahui secara pasti detail agenda pertemuan dengan Presiden. Namun, sebagai penasihat, ia kerap dimintai pandangan dan masukan oleh kepala negara. "Saya kan Penasihat Presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan," ujarnya kepada awak media. Dudung mengisyaratkan bahwa diskusi kemungkinan besar menyentuh isu-isu strategis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, termasuk dinamika geopolitik global yang sedang hangat. Ia juga menyinggung tentang wacana blanket overflight dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, menekankan bahwa Presiden Prabowo memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu tersebut dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional terkait pelanggaran wilayah udara tanpa izin.

Setelah Dudung, giliran Luhut Binsar Pandjaitan yang menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kemudian mengungkapkan bahwa diskusi ini berfokus pada kondisi ekonomi nasional dan perkembangan situasi global. Teddy menyatakan bahwa meskipun aktivitas ekonomi domestik dinilai masih cukup stabil, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak ketidakpastian global. "Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan," jelas Teddy, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak dunia.
Dalam sesi tersebut, Luhut memaparkan berbagai skenario kebijakan strategis guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali. Salah satu poin penting yang diusulkan adalah penguatan digitalisasi pemerintahan atau govtech. Selain itu, implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota juga menjadi bahasan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos, memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.
Tak hanya itu, diskusi juga menyentuh potensi Indonesia dalam memanfaatkan situasi global untuk menarik arus modal dan investasi asing, khususnya dari kawasan Timur Tengah. Percepatan pembentukan Indonesia Financial Center diharapkan dapat memperkuat daya tarik investasi nasional di mata investor global. Pertemuan-pertemuan ini secara keseluruhan menegaskan keseriusan Presiden Prabowo dalam merespons tantangan global dan domestik, dengan melibatkan para penasihat ahli untuk merumuskan langkah-langkah strategis demi kemajuan dan ketahanan bangsa.
