zonamerahnews – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), akhirnya buka suara menanggapi serangkaian laporan polisi yang menuduhnya melakukan penistaan agama. Dengan nada tegas, JK membantah tudingan tersebut, menegaskan bahwa pihak yang melaporkannya hanya bermodal potongan video ceramahnya di Masjid UGM awal Maret lalu, tanpa memahami konteks utuh pembahasan konflik Poso dan Ambon. Ia bahkan menantang para pelapor: "Orang-orang yang memfitnah saya, pernah enggak ada di situ [di tengah konflik Poso dan Ambon]? Saya ada di situ."
Dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4), JK didampingi mantan Menkumham Hamid Awaluddin dan juru bicaranya, Husain Abdullah. JK menyebut mereka yang melayangkan tuduhan penistaan agama telah memfitnahnya. Ia menekankan bahwa para pelapor tidak pernah menyaksikan langsung kekejaman konflik Poso (Sulawesi Tengah) dan Ambon (Maluku) serta upaya perdamaiannya, berbeda dengan dirinya yang terlibat langsung. "Saya ada di situ. Hamid ada di situ, Uceng sebagai wartawan waktu itu pergi melihat," tegas JK.
Laporan terhadap JK datang dari berbagai pihak, termasuk DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Jakarta dan Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara di Polda Sumut. Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, menilai pernyataan JK menyinggung ajaran Kristen dan menimbulkan kegaduhan, khususnya terkait pemahaman jalan menuju surga. Mereka menegaskan ajaran Kristen tidak membenarkan tindakan membunuh.
JK lantas menggambarkan situasi konflik di Poso dan Ambon pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an sebagai peristiwa yang jauh lebih kejam dibandingkan G30SPKI. Konflik yang awalnya antarwarga di masing-masing wilayah itu, menurutnya, kemudian bergeser menjadi bernuansa SARA atau agama.
Sebagai informasi, konflik Poso (1998-2001) dan Ambon (1999-2002) merupakan kerusuhan komunal besar yang melibatkan sentimen agama. Jusuf Kalla, yang kala itu menjabat Menko Kesra di era Presiden Megawati Soekarnoputri, memainkan peran krusial dalam upaya perdamaian. Ia berhasil memediasi tokoh-tokoh yang berkonflik, menghasilkan Deklarasi Malino I (untuk Poso) pada 2001 dan Deklarasi Malino II (untuk Ambon) pada 2002.
Polemik ini juga mendapat tanggapan dari Menteri HAM Natalius Pigai. Ia secara tegas menolak laporan polisi terhadap JK dan mendorong penyelesaian melalui dialog, bukan jalur hukum. "Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip Antara.
Menyikapi ramainya perbincangan mengenai ceramah JK, admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM turut memberikan imbauan. Melalui kolom komentar yang disematkan sejak Senin (12/4), mereka meminta jemaah dan publik untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang beredar. "Seringkali cuplikan yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman karena konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin. Mereka menambahkan, "Mari kita bersikap adil dalam menilai suatu hal, dengan melihat secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya lebih lanjut. Adapun apabila memerlukan klarifikasi lebih lanjut, silakan langsung ke pihak yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya."
