zonamerahnews – Kalimantan Timur bersiap menghadapi gelombang protes besar pada 21 April mendatang. Ribuan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim akan turun ke jalan, menyuarakan tuntutan tegas terkait dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Menanggapi rencana ini, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim menyatakan kesiapannya untuk mengawal aksi secara humanis.
Kapolda Kaltim Irjen Endar menegaskan komitmen kepolisian dalam melakukan pengamanan yang mengedepankan sisi kemanusiaan. Ia juga mengimbau seluruh warga Kaltim untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) dengan melaksanakan aksi sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Hindari tindakan anarkis, provokasi, maupun penyebaran informasi tidak benar yang dapat memicu gangguan keamanan. Kami dari Polda Kalimantan Timur siap mengawal dan melayani jalannya aksi agar berlangsung aman, damai, dan kondusif," ujar Irjen Endar, seperti dikutip dari akun X resmi Polda Kaltim. Ia menambahkan, "Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan di Bumi Etam yang kita cintai ini."
Menurut Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Kaltim, Erly Sopiansyah, persiapan aksi telah rampung sekitar 70 persen. "Untuk saat ini persiapan sudah 70 persen, tinggal persiapan logistik dan hal lainnya," ungkap Erly pada Jumat (17/4), seperti dilansir dari detikKalimantan. Diperkirakan, aksi ini akan melibatkan setidaknya 2.000 orang dari sekitar 66 organisasi masyarakat, komunitas, dan majelis yang terus berkoordinasi untuk bergabung.
Tiga tuntutan utama menjadi fokus Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Pertama, mereka mendesak evaluasi dan audit komprehensif terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim, terutama terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan gubernur sebesar Rp 25 miliar. Kedua, massa menuntut penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dinilai merugikan publik. Ketiga, Aliansi mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal dan independen. Sorotan tajam dialamatkan pada posisi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dari Fraksi Golkar, yang merupakan saudara kandung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, dikhawatirkan memengaruhi independensi pengawasan.
Kamarul Azwan, perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, menyoroti pentingnya independensi DPRD. "Harusnya DPRD bisa berdiri independen. Jangan sampai ada relasi yang memengaruhi fungsi pengawasan," tutur Kamarul, Selasa (14/4), juga dikutip dari detikKalimantan. Ia menambahkan, "Jangan sampai relasi keluarga ini memengaruhi kinerja pengawasan dewan secara profesional." Kamarul juga mengklarifikasi bahwa poster bertuliskan "lengserkan gubernur" yang sempat beredar luas bukanlah tuntutan dari kelompok mahasiswa, melainkan berasal dari elemen masyarakat lain yang lebih dulu menyuarakan aksi.
Fenomena menarik terlihat menjelang aksi ini: dukungan logistik dari masyarakat mengalir deras. Berbeda dengan aksi demo pada umumnya, kali ini partisipasi warga tidak hanya terbatas pada ruang-ruang konsolidasi, melainkan juga dalam bentuk bantuan nyata. Tumpukan kardus air mineral, makanan ringan, nasi bungkus, hingga sumbangan uang tunai berdatangan ke posko-posko relawan. Hingga pertengahan pekan ini, setidaknya dua titik posko utama telah didirikan di kawasan Lembuswana dan Jalan S Parman, Samarinda.
Irma Suryani, salah satu relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, mengungkapkan bahwa bantuan datang dari berbagai wilayah, tidak hanya Samarinda, tetapi juga Balikpapan hingga Tenggarong. "Bentuknya macam-macam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, sampai uang tunai," jelas Irma, Rabu (15/4), dikutip dari detikKalimantan. Tumpukan logistik ini menjadi simbol nyata perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, mulai dari pengadaan mobil dinas hingga renovasi rumah jabatan gubernur.
Hingga berita ini diturunkan, zonamerahnews.com masih berupaya mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Gubernur, Pemprov Kaltim, maupun DPRD Kaltim terkait rencana aksi besar-besaran ini.
