zonamerahnews – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), kini tengah menjadi pusat perhatian publik setelah ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) memantik kontroversi dan berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) adalah pihak yang melayangkan aduan tersebut, menuding JK telah menistakan ajaran Agama Kristen melalui pidatonya yang bertajuk ‘Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar’.
Polemik ini tak berhenti di situ, melainkan melebar ke berbagai isu lain, termasuk pernyataan JK terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Berikut adalah kronologi lengkap bagaimana ceramah JK di UGM ini bisa berujung pada meja kepolisian.
1. Ceramah di UGM pada 5 Maret: Mengulas Konflik Agama dan Konsep ‘Syahid’
Pada tanggal 5 Maret 2026, Jusuf Kalla diundang untuk menyampaikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tema ‘Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar’. Dalam kesempatan tersebut, JK mengulas beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia, seperti di Poso dan Ambon. Ia menyoroti bagaimana kedua belah pihak yang bertikai, baik Islam maupun Kristen, kerap merasa tindakan membunuh dilandasi keyakinan ‘syahid’.
"Ada juga (konflik) karena agama… kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang itu syahid," ujar JK dalam ceramahnya. Namun, ia kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu pun agama yang membenarkan tindakan pembunuhan. "Tunjukkan sama saya, agama Islam dan Kristen, yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk surga. Tidak ada," tambahnya.
2. 8 April: JK Terseret Isu Ijazah Jokowi
Memasuki bulan April, polemik seputar dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Jusuf Kalla ikut menanggapi isu ini, menilai bahwa polemik tersebut sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi memicu perpecahan. "Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua," kata JK pada Rabu (8/4). Ia bahkan menyarankan agar polemik ini dapat diakhiri dengan cara sederhana: "Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli. Ya sebenarnya kita setop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli."
3. 12 April: Tim JK Bantah Tuduhan Penistaan Agama
Cuplikan video ceramah JK di UGM mulai viral di media sosial. Namun, video yang beredar hanya menampilkan sebagian pidato, yang kemudian menjadi dasar tudingan bahwa JK telah menistakan agama. Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, segera menampik tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa potongan video yang tersebar luas telah kehilangan konteks aslinya. "Tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu," tegas Husain pada Minggu (12/4) malam. Husain menekankan bahwa pernyataan JK justru bertujuan untuk meluruskan pemahaman bahwa tidak ada agama yang membenarkan kekerasan.
4. 13 April: Pihak Kampus UGM Minta Publik Menonton Video Utuh
Pengelola kanal YouTube Masjid UGM, tempat ceramah JK disiarkan, juga turut angkat bicara. Melalui kolom komentar yang disematkan sejak Senin (13/4), admin kanal tersebut mengimbau publik untuk menonton ceramah secara utuh. "Jemaah sekalian, kami mohon dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang beredar. Seringkali cuplikan yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman karena konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin.
5. 13 April: GAMKI Resmi Laporkan JK ke Polisi
Tak lama setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama beberapa organisasi Kristen lainnya, secara resmi melaporkan Jusuf Kalla ke pihak kepolisian. Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, menyatakan bahwa pernyataan JK dalam ceramahnya dinilai telah menyinggung ajaran Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. "Bersama ini kami yang terdiri dari berbagai Lembaga Kristen dan Organisasi Masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke Kepolisian RI," kata Sahat. Ia menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah membenarkan tindakan membunuh sebagai jalan menuju surga.
6. 14 April: Gelombang Laporan Serupa Muncul dari Sumatra Utara
Sehari setelah laporan GAMKI, gelombang aduan serupa juga muncul dari Sumatra Utara. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara ikut melaporkan JK ke Polda Sumut. Perwakilan aliansi, Bishop Dikson Panjaitan, menyampaikan bahwa pernyataan Jusuf Kalla telah menistakan ajaran Kristen. "Pernyataan Pak Jusuf Kalla ini sungguh menistakan," ujarnya.
7. 15 April: Pemerintah Dorong Penyelesaian Melalui Dialog
Menanggapi polemik yang kian memanas, Menteri HAM Natalius Pigai mendorong agar penyelesaian masalah ini dilakukan melalui jalur dialog, bukan proses hukum. "Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip zonamerahnews.com pada Rabu (15/4). Ia menekankan pentingnya mencari solusi damai.
8. 17 April: Keluarga JK Minta Tidak Ada Aksi Massa
Pihak keluarga Jusuf Kalla, melalui Subhan Djaya Mappaturung, juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak menggelar aksi unjuk rasa terkait polemik ini. "Sekali lagi kami tegaskan agar masyarakat tidak terprovokasi dan tidak ikut terhadap ajakan dan seruan unjuk rasa yang mengaitkan pembelaan atau dukungan terhadap Bapak Jusuf Kalla," ujarnya pada Jumat (17/4). Keluarga JK juga meminta publik untuk tetap menjaga stabilitas dan tidak mudah terprovokasi di tengah perkembangan polemik yang ada.
Hingga kini, polemik seputar ceramah Jusuf Kalla ini masih terus bergulir, menunggu bagaimana pihak berwenang akan menindaklanjuti laporan yang masuk dan bagaimana respons dari berbagai pihak terkait akan berkembang.
