zonamerahnews – Jakarta – Poltracking Indonesia baru saja merilis hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri dalam Kabinet Merah Putih, setahun setelah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan. Survei yang dilakukan pada 3-10 Oktober 2025 ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling, menghasilkan margin of error +/- 2,9 persen.
Masduri Amrawi, peneliti dari Poltracking Indonesia, mengungkapkan lima nama menteri yang mendapatkan penilaian "sangat puas" tertinggi dari responden. "Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu) memimpin dengan 11,0 persen, disusul Nasaruddin Umar (Menag) 10,8 persen, Erick Thohir (Menpora) 10,2 persen, Teddy Indra Wijaya (Seskab) 7,1 persen, dan Andi Amran (Mentan) 6,0 persen," jelas Masduri pada Minggu (19/10).
Selain kategori "sangat puas", survei ini juga mencatat nama-nama menteri yang mendapatkan penilaian "puas" dari publik. Agus Harimurti Yudhoyono (Menko IPK) meraih tingkat kepuasan 61 persen, diikuti Budi Gunadi Sadikin (Menkes) 58,3 persen, dan Zulkifli Hasan (Menko Pangan) 56,2 persen.
Nama-nama lain yang masuk dalam daftar menteri dengan tingkat kepuasan di atas 50 persen antara lain Sjafrie Sjamsoeddin (Menhan) 55,2 persen, Tito Karnavian (Mendagri) 52,3 persen, Fadli Zon (Menbud) 51,5 persen, Meutya Hafid (Menkomdigi) 50,7 persen, Prasetyo Hadi (Mensesneg) 50,4 persen, Hanif Faisol (Menteri LHK) 50,3 persen, dan Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KKP) 50,2 persen. Sementara itu, Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) mencatatkan tingkat kepuasan 48,6 persen, Rosan Roeslani (Menteri Investasi) 47,7 persen, dan Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) 45,5 persen.
Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga telah merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran secara keseluruhan, yang mencapai angka 78,1 persen. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan bahwa kepuasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain persepsi publik terhadap ketegasan dan kewibawaan kepemimpinan (18,8 persen), ketepatan sasaran bantuan pemerintah (12,3 persen), program makan bergizi gratis (MBG) (10,4 persen), serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (8,1 persen).
