zonamerahnews – Dunia politik Indonesia belakangan ini diwarnai pusaran isu yang cukup panas: usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol). Kabar angin ini bukan tanpa dasar, melainkan bermula dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporannya tahun 2025. Laporan tersebut secara spesifik mengusulkan perbaikan tata kelola partai politik, salah satunya dengan membatasi masa jabatan ketua umum menjadi hanya dua periode.
Usulan ini merupakan bagian dari 16 rekomendasi KPK yang mencakup berbagai aspek tata kelola partai, mulai dari proses kaderisasi, pendidikan politik, mekanisme pengkandidatan, transparansi laporan keuangan, hingga yang paling krusial, regenerasi kepemimpinan. "Demi memastikan keberlangsungan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan, laporan tersebut merekomendasikan pembatasan masa jabatan ketua umum partai menjadi maksimal dua periode kepengurusan," demikian kutipan dari laporan yang diterima zonamerahnews.com.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengamini bahwa mayoritas partai di Indonesia memang menghadapi masalah serius dalam suksesi kepemimpinan. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu menyoroti bahwa di antara partai politik besar, hanya Golkar dan PKS yang sejauh ini menunjukkan transisi kepemimpinan yang relatif berjalan. "Di luar itu, saya kira terjadi proses kemandekan demokratisasi internal partai. Ya, PKS dan Golkar pun proses pemilihannya juga mengalami penurunan kualitas," ujar Burhanuddin kepada zonamerahnews.com, Kamis (23/4).
Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa undang-undang yang berlaku saat ini tidak mengatur atau membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Oleh karena itu, suksesi kepemimpinan sepenuhnya menjadi kewenangan internal masing-masing partai. Tak heran, usulan KPK ini disambut dengan penolakan oleh mayoritas partai yang memiliki kursi di DPR, seperti PDIP, PKB, Demokrat, PAN, dan Nasdem. Sementara itu, PKS dan Golkar menyatakan dukungannya, dan Partai Gerindra memilih untuk belum berkomentar.
Di tengah perdebatan sengit ini, menarik untuk menilik siapa saja ketua umum partai yang saat ini menjabat di DPR dengan rekam jejak terpanjang. Berikut adalah daftarnya:
1. Megawati Soekarnoputri (33 tahun)
Megawati Soekarnoputri adalah sosok yang tak terbantahkan dalam sejarah PDIP. Ia telah memimpin partai ini selama 33 tahun, terhitung sejak pertama kali terpilih pada tahun 1993, saat partai tersebut masih bernama PDI. Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dan sejak itu praktis tak tergantikan.
Periode 1996-1999 menjadi saksi bisu peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), di mana terjadi dualisme kepemimpinan PDI antara kubu Megawati yang didukung kader dan akar rumput, melawan kubu Soerjadi yang didukung rezim Orba. Hingga kini, Megawati telah terpilih secara aklamasi dalam enam kali kongres partai, yaitu pada 1993 (saat masih PDI), Kongres I Semarang (2000), Kongres II Bali (2005), Kongres III 2010, Kongres IV Bali (2015), Kongres V Bali (2019), dan Kongres VI Bali (2025). Dengan rekor ini, Megawati tercatat sebagai ketua umum partai dengan masa jabatan terpanjang di Indonesia.
2. Muhaimin Iskandar (21 tahun)
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin, telah menduduki kursi kepemimpinan partai berlambang bola dunia ini selama 21 tahun, sejak 25 Mei 2005. Cak Imin terpilih dalam empat kali muktamar, yakni Muktamar III 2005 (menggantikan Dimyati Qanun), dilanjutkan Muktamar IV 2010, V 2015, dan VI 2024.
Pada periode 2007-2008, Cak Imin sempat terlibat perseteruan sengit dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang kala itu menjabat Dewan Syuro PKB, melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) Ancol. Namun, Cak Imin menolak mundur dan berhasil mempertahankan posisinya, bahkan mendepak Yenny Wahid (putri Gus Dur) dari kursi Sekretaris Jenderal PKB dan mengganti Gus Dur dari Ketua Dewan Syuro dengan KH Aziz Mansyur. Mahkamah Agung (MA) kemudian mengakui kubu Cak Imin sebagai kepengurusan PKB yang sah.
3. Surya Paloh (15 tahun)
Surya Paloh telah memimpin Partai Nasdem sejak partai ini didirikan pada tahun 2011 hingga saat ini, menjadikannya ketua umum selama 15 tahun. Ia terpilih secara aklamasi dalam tiga kali kongres, yang digelar dua tahun setelah pendirian partai, yaitu pada 2013, 2018, dan 2023.
Beberapa waktu terakhir, Partai Nasdem sempat didera isu penggabungan dengan Partai Gerindra, menyusul kepindahan sejumlah tokoh pentingnya ke PSI yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Kaesang sendiri adalah adik dari Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
4. Prabowo Subianto (12 tahun)
Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, memang sangat lekat dengan kursi kepemimpinan Partai Gerindra. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Namun, Prabowo bukanlah ketua umum pertama Gerindra sejak partai itu didirikan menjelang Pemilu 2009 pada tahun 2008. Kelahiran Gerindra, yang tak lepas dari tangan Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, awalnya dipimpin oleh eks Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Suhardi. Suhardi wafat pada Agustus 2014, dan tak lama kemudian Prabowo mengambil alih kepemimpinan partai hingga kini.
Prabowo terpilih dalam empat kali kongres secara aklamasi, masing-masing pada Kongres I 2014, Kongres II 2015, III 2020, dan KLB 2025 (untuk periode 2025-2030). Pada tahun 2025, KLB Hambalang kembali mengukuhkan Prabowo sebagai ketua umum setelah kemenangannya di Pilpres 2024.
5. Yusril Ihza Mahendra (16 tahun)
Di luar empat nama besar yang partainya saat ini duduk di parlemen, ada nama mantan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra. Yusril memimpin PBB selama 16 tahun, sejak partai itu didirikan pada 1998, menjadikannya ketua umum terlama setelah Cak Imin. Namun, Yusril kemudian memutuskan untuk mundur pada 18 Mei 2024. Keputusan ini disampaikan dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) di Jakarta, dengan alasan kuat perlunya regenerasi kepemimpinan dalam tubuh partai.
Usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai ini memang memicu perdebatan panjang. Di satu sisi, ada desakan untuk demokratisasi internal dan regenerasi kepemimpinan demi kesehatan demokrasi partai. Di sisi lain, otonomi partai dan pengalaman para pemimpin senior menjadi argumen yang tak kalah kuat. Dinamika ini akan terus menjadi sorotan tajam dalam peta politik Indonesia ke depan.
