zonamerahnews – Jakarta – Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, menyerukan agar Pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) segera direvisi. Menurutnya, pasal-pasal tersebut terlalu luas dan berpotensi menjerat siapa saja, bahkan menjadi alat pembungkaman di era yang dianggapnya mengarah pada otoritarianisme.
Danang menyampaikan kekhawatirannya dalam diskusi Prime Plus zonamerahnews – TV, Senin (24/11) malam, dengan mengangkat contoh kasus Tom Lembong dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP sebagai ilustrasi bagaimana pasal-pasal ini dapat disalahgunakan. "Pasal-pasal ini akan makin banyak digunakan di bawah kekuasaan politik-hukum sekarang ini," tegasnya.
Senada dengan Danang, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Aristo Pangaribuan, menyoroti tipisnya batas antara prinsip Business Judgement Rule (BJR) dengan tindak pidana korupsi. Pasal kerugian negara dalam UU Tipikor, menurutnya, bagaikan "pukat harimau" yang menjaring semua biota laut, termasuk yang bermanfaat bagi ekosistem.
Aristo menambahkan bahwa KUHP baru yang akan berlaku dalam dua bulan ke depan berupaya mempersempit pasal tersebut dan menekankan pentingnya pemeriksaan mens rea (sikap batin) dan tujuan pelaku sebelum menjatuhkan pidana.
Kasus vonis terhadap Direktur Utama PT ASDP periode 2017-2024, Ira Puspadewi, beserta jajaran direksinya atas kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara menjadi sorotan. Meskipun divonis bersalah dengan kerugian negara mencapai Rp1,25 triliun, hakim ketua Sunoto memberikan dissenting opinion dan berpendapat bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan secara perdata karena dilindungi prinsip BJR.
Presiden RI Prabowo Subianto bahkan telah memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan jajarannya, serta meminta Komisi Hukum DPR untuk mengkaji ulang penyelidikan kasus ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah menerima aspirasi dari masyarakat dan meminta Komisi III untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan sejak Juli 2024.
