zonamerahnews.com – Gedung DPR RI menjadi saksi bisu luapan keluh kesah masyarakat dari berbagai penjuru negeri. Fraksi PDI Perjuangan di parlemen menerima serangkaian aduan serius terkait degradasi lingkungan dan konflik lahan yang menimpa warga. Aspirasi ini disampaikan oleh sejumlah organisasi lingkungan terkemuka seperti Walhi, bersama perwakilan komunitas terdampak dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Aceh, pada Senin lalu.
Pertemuan tersebut mengungkap gambaran suram tentang penderitaan rakyat kecil. Mulai dari nelayan pesisir yang kehilangan mata pencarian, petani yang lahannya dirampas, hingga warga kota yang menjadi korban penggusuran paksa. Dana Prima Tarigan dari Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas Walhi menyoroti relevansi momen ini, terutama dengan kehadiran tokoh penting di Jakarta yang diharapkan dapat memberikan perhatian langsung.
Salah satu kisah pilu datang dari Banten Utara. Kholid, perwakilan Front Kebangkitan Petani Nelayan, membeberkan konflik lahan sengit akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2. Ia menjelaskan bagaimana status PSN justru mempersulit warga mempertahankan hak atas tanah mereka. Kholid mendesak DPR untuk meninjau ulang tata ruang Banten yang dinilai abai terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. "Tanah-tanah kami dicaplok, dibeli dengan harga tak wajar, bahkan dipaksa jual," ujarnya, menggambarkan praktik yang merugikan.
Dari Indramayu, Hatta menyuarakan nasib sekitar dua ribu kepala keluarga yang terdampak PSN. Ribuan warga di wilayah pesisir, membentang dari Bekasi, Karawang, Subang, hingga Indramayu, sangat bergantung pada lahan garapan mereka. Hatta menegaskan, mereka bukanlah kelompok rentan seperti fakir miskin atau korban bencana, melainkan masyarakat produktif yang telah mengelola tanah tersebut selama puluhan tahun, bahkan lebih dari setengah abad.
Sementara itu, Jan Torpa Saribu dari Marunda, Jakarta Utara, melaporkan kasus penggusuran yang menimpa warga Marunda Kepu. Ia meminta perhatian serius dari DPR RI terhadap persoalan yang telah ia adukan ke berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM, LBHI, dan DPRD. Jan menuding adanya praktik "mafia tanah" di balik penggusuran tersebut, yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Menanggapi rentetan keluhan ini, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, memastikan bahwa semua aspirasi akan dibawa ke dalam rapat-rapat komisi terkait. Dolfie menegaskan komitmen fraksinya untuk mendesak pemerintah agar menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi warga di daerah mereka. "Kami akan mengkaji regulasi dan kebijakan untuk melihat sejauh mana keberpihakan pemerintah. Rekomendasi maksimal kami adalah perintah kepada pemerintah untuk segera mengatasi isu-isu ini dalam kesimpulan rapat kerja dengan mitra komisi," pungkas Dolfie, menjanjikan tindak lanjut konkret.
