zonamerahnews.com – Pemulihan pascabencana di Indonesia ternyata tak cukup hanya dengan membangun kembali fisik yang hancur. Seorang akademisi terkemuka dari Universitas Sumatera Utara USU Wahyu Ario Pratomo menegaskan bahwa keberhasilan sejati harus diukur dari kemampuan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan normal seutuhnya.
Wahyu menjelaskan bahwa indikator sukses pemulihan tidak boleh berhenti pada berapa banyak rumah yang telah dibangun atau berapa kilometer jalan yang diperbaiki. Menurutnya, fokus harus bergeser pada apakah warga terdampak sudah benar-benar pulih secara sosial dan ekonomi.
Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Tapanuli Tengah Kota Sibolga dan Tapanuli Selatan Sumatera Utara pada Jumat 4 September menjadi sorotan penting. Wahyu menilai langkah Gibran yang menekankan pemulihan menyeluruh adalah arah yang tepat.
Di beberapa wilayah seperti Aek Parombunan proses pembangunan hunian tetap memang sudah berjalan dengan sebagian unit diserahterimakan kepada warga. Sementara di Tapanuli Selatan pemerintah juga terus menggenjot percepatan penyediaan hunian permanen bagi mereka yang masih dalam masa transisi.
Namun Wahyu mengingatkan bahwa hunian baru harus dibarengi dengan ketersediaan layanan dasar esensial. Ini mencakup akses air bersih sanitasi listrik sekolah fasilitas kesehatan transportasi serta peluang pekerjaan dan pusat kegiatan ekonomi. Jika rumah selesai namun warga kehilangan mata pencarian proses pemulihan secara substansial belum tuntas.
Oleh karena itu kunjungan Gibran diharapkan menjadi momentum untuk memastikan rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana. Lebih jauh rekonstruksi harus mampu menjadikan masyarakat lebih aman dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Sebelumnya Gibran telah mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan banjir dan longsor di Sumatera Utara. Ia menekankan peran pejabat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan yang harus turun langsung memeriksa kebutuhan dan kondisi warga.
Gibran juga meminta seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah forkopimda untuk memastikan kebutuhan dasar hunian akses layanan publik serta pemulihan aktivitas dan mata pencarian masyarakat ditangani secara langsung. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama dan setiap persoalan harus segera diidentifikasi serta dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi cepat.
