zonamerahnews.com – Suasana Denpasar memanas saat ratusan mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa masif di depan Gedung DPRD Provinsi Bali Senin sore. Mereka yang tergabung dalam "Aksi Bali Bergerak" menyuarakan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Berbagai poster dan spanduk berisi kritik menohok memenuhi area aksi. Salah satu spanduk menarik perhatian dengan tulisan "Negara ini Arahnya Kemana Ya Wok?". Orasi bergantian menggemakan tuntutan mereka, menciptakan atmosfer penuh semangat perjuangan.
Massa aksi kemudian menyerahkan dokumen kajian mendalam terkait isu-isu krusial di Indonesia kepada Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra beserta anggota dewan lainnya yang menemui mereka.
I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa Ketua BEM Universitas Udayana mewakili massa menjelaskan bahwa aksi ini mencakup lima isu utama. Fokusnya meliputi persoalan ekonomi demokrasi kebebasan hak sipil penegakan HAM lingkungan hidup dan pendidikan.
"Kami berharap DPRD Bali dapat menyampaikan aspirasi mendesak ini kepada pemerintah pusat" tegas Oka. Ia memberikan batas waktu tiga hari bagi anggota dewan untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Jika tidak ada respons atau tanda-tanda perhatian serius baik secara daring maupun di lapangan ancaman aksi lanjutan yang lebih masif siap digelar.
Oka mempertegas keengganan mereka untuk sekadar berdialog tanpa hasil nyata. "Yakinlah bahwa tekad perlawanan kami tak akan padam. Kami akan terus memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak masyarakat kembali ke tangan mereka" serunya.
Beberapa poin tuntutan spesifik Aksi Bali Bergerak meliputi penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua serta penarikan aparat militer guna menjamin perlindungan hak sipil masyarakat. Mereka juga mendesak perbaikan defisit APBN penghentian pemborosan anggaran negara yang tidak pro rakyat.
Selain itu mahasiswa menuntut penghentian Program Sekolah Rakyat pemenuhan alokasi dana pendidikan 20 persen sesuai amanat konstitusi serta pemerataan akses pendidikan di daerah 3T terdepan terluar dan tertinggal. Isu lingkungan juga menjadi sorotan dengan tuntutan penghentian praktik deforestasi brutal di Tanah Papua yang mengatasnamakan swasembada pangan.
Aksi ini mendapat pengamanan serius dari ratusan personel gabungan Polresta Denpasar dan Polda Bali. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Lenardo D Simatupang menegaskan kehadiran aparat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan hak demokrasinya. Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif sabar tulus dan humanis untuk menghindari potensi gangguan keamanan. Sebanyak 459 personel diterjunkan untuk menjamin jalannya aksi berlangsung aman tertib dan kondusif.
