zonamerahnews – Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra tengah menggenjot pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas bencana hidrometeorologi. Fokus utama upaya ini adalah memastikan warga terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat segera memiliki tempat tinggal yang layak, melepaskan mereka dari ketergantungan pada tenda-tenda darurat.
Per 3 April 2026, data dari Satgas PRR menunjukkan progres signifikan dalam penyediaan huntap. Dari target total 35.368 unit di tiga provinsi tersebut, sebanyak 230 unit telah rampung sepenuhnya. Sementara itu, 1.240 unit lainnya sedang dalam tahap pengerjaan, menandakan percepatan yang terus dilakukan di lapangan.
Secara rinci, di Provinsi Aceh, 104 unit huntap telah selesai dibangun dari target 26.418 unit, dengan 395 unit lainnya masih dalam proses. Sumatra Utara mencatatkan 120 unit rampung dari rencana 5.690 unit, dan 404 unit sedang digarap. Adapun Sumatra Barat, meskipun baru 6 unit huntap yang selesai dari total 3.260 unit yang direncanakan, 441 unit lainnya sedang dalam tahap pembangunan aktif.
Sejalan dengan pembangunan huntap, Satgas PRR juga memprioritaskan penyelesaian huntara. Hunian sementara ini krusial untuk memastikan para pengungsi tidak lagi harus bertahan di tenda-tenda. Hingga 3 April 2026, sebanyak 17.084 unit huntara telah berhasil diselesaikan, mencapai 89 persen dari target 19.135 unit yang ditetapkan.
Aceh menjadi provinsi dengan realisasi huntara terbanyak, dengan 15.259 unit selesai dari total 17.281 unit yang direncanakan, atau mencapai progres 88 persen. Sumatra Utara menunjukkan efisiensi tinggi dengan menyelesaikan 995 unit dari target 1.024 unit (97 persen), sementara Sumatra Barat berhasil merampungkan seluruh targetnya sebanyak 830 unit.
Selain menyediakan hunian fisik, Satgas PRR juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Bantuan ini diperuntukkan bagi penyintas yang memilih untuk tidak tinggal di huntara. Setiap kepala keluarga menerima Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp1,8 juta.
Penyaluran DTH ini telah mencapai 100 persen per 3 April 2026, menjangkau 14.021 penerima di tiga provinsi. Rinciannya, 8.099 penerima berada di Aceh, 4.162 di Sumatra Utara, dan 1.760 di Sumatra Barat.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan bahwa strategi percepatan ini merupakan wujud komitmen nyata untuk menjamin kelayakan hidup masyarakat terdampak. Namun, ia turut menyoroti bahwa kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun oleh pemerintah daerah setempat.
Tito menekankan pentingnya validasi pilihan model hunian oleh Satgas, apakah penyintas menginginkan skema in situ (dibangun di lokasi lama) atau relokasi ke kawasan komunal. Oleh karena itu, kerja sama aktif dari para bupati dan wali kota sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi warga.
"Kunci utama huntap adalah data. Saya mohon dengan segala hormat rekan bupati/wali kota, buatlah tim kecil untuk data yang rumahnya rusak berat dan hilang. Itu ditanya satu-satu, mau in-situ bangun sendiri dengan stimulan Rp60 juta diberikan 2 tahap atau in-situ yang dikerjakan BNPB. Kemudian pilihan kedua dibangun di kompleks komunal," tegas Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/6), menyoroti pentingnya partisipasi aktif pemerintah daerah dalam proses pendataan dan penentuan jenis hunian.
