zonamerahnews – Seorang aktivis hak asasi manusia terkemuka, Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, baru-baru ini menjadi korban serangan brutal. Ia disiram air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3) malam. Insiden mengerikan ini terjadi tak lama setelah Andrie menghadiri acara podcast bertajuk ‘Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia’ di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa Andrie mengalami luka serius di sekujur tubuh, terutama pada area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan medis, Andrie menderita luka bakar hingga 24 persen, yang mengharuskannya segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
Rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian menunjukkan detik-detik mencekam serangan tersebut. Sekitar pukul 23.30 WIB, terlihat dua pria berboncengan sepeda motor memutar balik dan melaju perlahan. Pria yang dibonceng, tanpa mengenakan helm, diduga kuat menyiramkan cairan keras ke arah Andrie yang saat itu juga sedang melintas dengan sepeda motornya. Korban seketika terjatuh dan berteriak kesakitan, memancing perhatian warga sekitar yang segera memberikan pertolongan.
Atensi Khusus Kapolri dan Jejak Kontroversi RUU TNI
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ini mendapat atensi khusus dari pucuk pimpinan Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas dan segera menangkap pelaku. Tim penyidik telah bergerak cepat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan rekaman CCTV. Laporan polisi model A juga telah dibuat sebagai dasar pengusutan perkara dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat 2 dan/atau 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahkan, jajaran dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri turut diperintahkan untuk memberikan asistensi dan backup dalam penanganan kasus ini.
Serangan ini tak pelak kembali menyoroti rekam jejak Andrie Yunus, khususnya perannya sebagai ‘pendobrak’ kontroversi pembahasan Rancangan Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang terjadi sekitar setahun lalu. Kala itu, Andrie bersama rekan-rekannya memprotes keras dugaan rapat tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, pada bulan Maret. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap proses legislasi yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Pasca-aksi tersebut, Andrie Yunus dan beberapa aktivis lainnya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh sekuriti Hotel Fairmont dengan tudingan mengganggu kegiatan rapat. Laporan ini sempat memicu polemik luas di kalangan masyarakat sipil, yang menganggapnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap aksi protes yang sah. Koalisi Masyarakat Sipil, melalui Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang diwakili Arif Maulana, mendesak Polda Metro Jaya untuk menghentikan laporan tersebut, menegaskan bahwa tindakan Andrie adalah bagian dari hak warga negara untuk mengawasi proses legislatif yang dianggap menyimpang.
Meskipun mendapat penolakan, RUU TNI akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Tidak berhenti di situ, koalisi sipil kemudian mengajukan uji formal atas undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Andrie Yunus turut hadir dalam persidangan sebagai saksi, memberikan keterangan mendalam mengenai kronologi rapat tertutup di Hotel Fairmont yang menjadi pangkal persoalan.
Namun, dalam putusannya pada September 2025, MK menolak permohonan uji formil tersebut, menyatakan dalil para pemohon tidak terbukti secara hukum sehingga undang-undang tetap berlaku. Andrie Yunus sendiri menyatakan kekecewaannya atas putusan tersebut. Menurutnya, putusan MK tidak menjawab kekhawatiran publik terkait proses pembentukan undang-undang yang tertutup dan kontroversial, serta berpotensi memperluas peran militer ke ranah sipil.
Sebelum bergabung dengan KontraS pada tahun 2022, Andrie Yunus dikenal sebagai advokat publik di LBH Jakarta selama periode 2019-2022. Dalam perannya tersebut, ia kerap menjadi juru bicara lembaga dalam berbagai isu krusial terkait demokrasi, reformasi sektor keamanan, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Sebagai bagian dari kerja advokasi KontraS, Andrie aktif terlibat dalam penelitian kebijakan, kampanye publik, serta pendampingan korban kekerasan negara. Serangan air keras ini menjadi pengingat keras akan risiko yang dihadapi para pembela hak asasi manusia dalam perjuangan mereka.
