zonamerahnews – Surabaya – Ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur (Jatim) kini menghadapi situasi genting di Timur Tengah. Sebanyak 7.000 jiwa dilaporkan masih berada di kawasan tersebut, terjebak di tengah gejolak konflik bersenjata yang kian memanas, terutama pasca-serangan Israel ke Iran yang memicu kekhawatiran global. Demikian informasi yang dihimpun oleh zonamerahnews.com.
Data dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) untuk periode 2022-2026 menunjukkan bahwa mayoritas PMI asal Jatim tersebar di negara-negara relatif aman seperti Arab Saudi (3.994 orang), Turki (958 orang), dan Qatar (638 orang). Namun, yang menjadi perhatian serius adalah keberadaan 13 PMI di Yordania dan 1 PMI di Lebanon, dua negara yang berbatasan langsung dengan zona konflik.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jatim, Gimbar Ombai Helawarnana, menegaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, tidak ada penempatan PMI secara resmi ke Israel maupun Iran. Namun, ia mengakui adanya tantangan besar terkait pekerja migran yang tidak terdaftar atau non-prosedural. "Angka 7.000 PMI yang kami catat ini adalah mereka yang berangkat secara resmi. Untuk yang non-prosedural atau ilegal, kami tidak memiliki data pasti mengenai jumlah mereka," ungkap Gimbar, menekankan celah data yang krusial ini.
Menanggapi eskalasi ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bergerak cepat dengan membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik. Tim khusus ini, di bawah koordinasi Dirjen Pelindungan, bertugas memantau kondisi para PMI di seluruh Timur Tengah secara real-time, memastikan setiap perkembangan dapat direspons sesegera mungkin.
Selain itu, pemerintah juga telah mengaktifkan layanan hotline 24 jam di nomor +6221-2924-4800. Gimbar menjelaskan bahwa kanal darurat ini diperkuat untuk menjadi pusat pengaduan bagi PMI di Timur Tengah, mencakup berbagai isu mulai dari ancaman keamanan, permasalahan gaji, hingga permohonan pemulangan ke tanah air.
Apabila situasi geopolitik di Timur Tengah terus memburuk hingga mencapai titik kritis, pemerintah telah menyusun skenario evakuasi massal. Koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri telah dilakukan, dan sejumlah safe house atau rumah aman di bawah naungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara-negara terdampak telah disiagakan sebagai langkah perlindungan awal.
Gimbar menambahkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah dimatangkan. Jika proses evakuasi dan pemulangan dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, KP2MI akan menanggung dan memfasilitasi transportasi lanjutan para PMI hingga ke Jawa Timur. Demikian pula, jika jalur pemulangan diarahkan melalui Bandara Juanda, seluruh proses kepulangan hingga ke daerah asal masing-masing akan dikawal dan dijamin sepenuhnya.
Tidak hanya fokus pada aspek fisik, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada kesehatan psikologis para pekerja. "Apabila ada PMI yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikologis akibat trauma konflik, kami akan berkoordinasi erat dengan Pemerintah Daerah setempat untuk menyediakan program rehabilitasi yang komprehensif," tutup Gimbar, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan menyeluruh para PMI.
