zonamerahnews – Presiden Prabowo Subianto mengawali tahun dengan langkah strategis, memanggil empat figur penting negara untuk sebuah pertemuan khusus. Pada Jumat (2/1) lalu, Prabowo menerima kunjungan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan yang berlangsung dari sore hingga malam di kediaman dinas Presiden di Widya Chandra, Jakarta Selatan, ini diwarnai dengan penugasan penting.
Menurut informasi yang diunggah melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Presiden Prabowo memberikan "penugasan khusus awal tahun" kepada masing-masing pejabat yang hadir. Meskipun detail spesifik dari tugas-tugas tersebut tidak diungkapkan secara gamblang, hal ini mengindikasikan adanya agenda prioritas dan arahan langsung dari kepala negara yang harus segera ditindaklanjuti di awal tahun.
Selain penugasan rahasia tersebut, agenda pertemuan juga mencakup laporan terkini dari Sufmi Dasco Ahmad. Sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, Dasco memaparkan progres rekonstruksi dan rehabilitasi di tiga provinsi di Sumatra yang baru-baru ini dilanda musibah. Laporan ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam merespons dampak bencana alam.
Sebelumnya, Prabowo sendiri telah turun langsung ke lapangan, memimpin rapat penanganan bencana bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Aceh Tamiang. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menerima bantuan dari pihak mana pun demi mempercepat penanganan bencana di Sumatra. Prabowo juga memberikan penjelasan mengenai keputusan untuk tidak menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.
"Jadi saudara-saudara masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain," ujar Prabowo, menjelaskan bahwa jika negara mampu menangani dampak di tiga provinsi tersebut secara mandiri, penetapan bencana nasional tidak diperlukan.
Dalam konteks penanganan pascabencana, Dasco juga telah menginisiasi rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR pada 30 Desember lalu. Rapat yang melibatkan sejumlah menteri hingga kepala daerah ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran penanganan dampak bencana di tahun 2026 dapat berjalan efektif. "Kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya," jelas Dasco.
Dasco juga mengapresiasi kinerja TNI, Polri, relawan, dan masyarakat yang telah bahu-membahu dalam proses pemulihan. Ia menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan untuk fokus pada penanganan pascabencana. "Kita perlu kemudian bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana," pungkasnya, menggarisbawahi semangat kolaborasi untuk bangkit dari keterpurukan.
