zonamerahnews – Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. Sebelumnya, Jenderal Maruli menyoroti adanya oknum yang membongkar baut-baut jembatan bailey yang dibangun pemerintah di lokasi terdampak banjir dan longsor di Aceh. Mualem justru mengalihkan fokus pada fakta bahwa masih banyak sekali jembatan yang belum tersambung, bahkan sebulan setelah bencana banjir dan longsor menghantam wilayah Aceh pada akhir November lalu.
Dalam sebuah rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh, Selasa (30/12), yang turut dihadiri oleh pimpinan DPR dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Mualem secara lugas menyerukan Jenderal Maruli untuk bersama-sama mempercepat perbaikan infrastruktur jembatan. Tujuannya agar daerah pedalaman Aceh dapat kembali diakses melalui jalur darat. "Horas Pak, ini masih banyak sekali jembatan yang belum terhubung, Pak. Mudah-mudahan cepat kita buat," ujar Mualem, menggarisbawahi urgensi situasi di lapangan.
Mualem berharap pemulihan infrastruktur vital serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana dapat dipercepat melalui sinergi lintas instansi yang lebih kuat. Data dari posko tanggap darurat bencana Aceh per Selasa (30/12) pukul 20.00 WIB menunjukkan angka yang memprihatinkan: 468 titik jembatan masih dalam kondisi rusak parah. Sementara itu, baru enam jembatan bailey yang berhasil diselesaikan.
Keenam jembatan yang telah rampung tersebut meliputi Jembatan Kutablang dan Teupin Reudeup yang menghubungkan Bireuen-Lhokseumawe, Jembatan Teupin Mane penghubung Bireuen-Bener Meriah, Jembatan Jeumpa/Cot Bada yang menembus ruas jalan Peudada ke Bireuen, Jembatan Matang Bangka penghubung Gampong Matang Bangka dan Matang Teungoh, serta Jembatan Weh Pase yang menghubungkan Aceh Utara-Bener Meriah.
Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak berpangku tangan menghadapi bencana ini. Langkah cepat telah diambil dengan penetapan status darurat bencana tingkat provinsi serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak di berbagai daerah. Namun, ia menekankan bahwa pemulihan pasca bencana tidak bisa hanya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. "Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat," katanya. Ia menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan seluruh program pemulihan terlaksana dengan cepat, terarah, dan efektif. Prioritas utama, menurut Mualem, adalah perbaikan infrastruktur vital serta penyediaan hunian sementara dan tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Sebelumnya, Jenderal Maruli Simanjuntak pada Senin (29/12) di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut ada pihak tak bertanggung jawab yang sengaja membongkar baut-baut jembatan bailey yang dibangun untuk membantu masyarakat terdampak banjir. "Dua hari yang lalu, dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya," kata Maruli. Ia mengaku heran dengan tindakan tak bertanggung jawab tersebut, yang menurutnya mengorbankan masyarakat yang sedang dalam kondisi bencana demi kepentingan kelompok tertentu. "Kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau, bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, mengorbankan masyarakat, masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini," ucapnya, menggambarkan betapa seriusnya ia memandang masalah tersebut.
