zonamerahnews – Jakarta – Suasana duka menyelimuti Indonesia menjelang pergantian tahun. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Mabes Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026, yang jatuh pada Rabu (31/12) pekan depan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk empati mendalam terhadap korban bencana banjir dan longsor sporadis yang melanda tiga provinsi di Sumatra pada akhir November lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, pada Selasa (23/12). "Dari Mabes, kami tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun," ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menambahkan bahwa situasi kebatinan bangsa saat ini sedang berduka, sehingga perayaan meriah dengan kembang api dianggap tidak etis dan tidak sejalan dengan kondisi yang ada.
Terkait implementasi larangan ini, Kapolri menyerahkan sepenuhnya kepada Kepolisian Daerah (Polda) di masing-masing wilayah untuk melakukan razia dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran. "Kami tidak memberikan rekomendasi untuk penggunaan kembang api akhir tahun karena kita tahu situasi saat ini semuanya sedang menghadapi situasi yang kita merasakan suasana kebatinan yang sama, dan kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang terdampak bencana di Sumatra," jelasnya.
Alih-alih pesta kembang api, Kapolri mengimbau masyarakat untuk mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan bermakna. "Tentunya kami imbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk yang bersifat doa untuk Sumatra, doa untuk negeri," harapnya, menyerukan solidaritas dan kepedulian.
Listyo Sigit Prabowo berharap masyarakat dapat memahami dan merasakan suasana kebatinan yang sama dengan para korban bencana. Polda jajaran juga akan gencar memberikan imbauan di wilayah masing-masing terkait larangan pesta kembang api ini, memastikan pesan ini tersampaikan luas ke seluruh lapisan masyarakat.
Dalam konteks pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), kepolisian tetap siaga penuh. Sebanyak 234.000 personel gabungan akan dikerahkan untuk menjaga pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu. Pos terpadu ini melibatkan berbagai institusi krusial seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan TNI, memastikan sinergi dalam menghadapi berbagai potensi permasalahan selama periode libur panjang.
"Sehingga kemudian dalam kegiatannya bisa terintegrasi dan sinergisitas dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada," pungkas Listyo, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektoral demi kelancaran dan keamanan Nataru, meskipun tanpa semarak kembang api.
