zonamerahnews – Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Bekasi. Bupati Ade Kuswara Kunang, yang menjabat sejak tahun 2025, bersama sang ayah, H.M. Kunang, kini menjadi sorotan tajam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan keduanya sebagai tersangka. Mereka diduga kuat terlibat dalam praktik "ijon" proyek dengan nilai fantastis mencapai Rp9,5 miliar. Kasus ini juga menyeret seorang pihak swasta bernama Sarjan yang turut ditetapkan sebagai tersangka.
Pengungkapan kasus dugaan suap terkait "ijon" proyek ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu (20/12) pagi. Asep menjelaskan bahwa uang "ijon" tersebut diserahkan oleh Sarjan kepada Ade dan Kunang secara bertahap dalam empat kali penyerahan, melalui perantara-perantara tertentu.
Tak berhenti di situ, sepanjang tahun 2025, Ade Kuswara juga diduga menerima aliran dana lain dari berbagai pihak, dengan total mencapai Rp4,7 miliar. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang sistematis di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Terbongkarnya skandal ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada Kamis, 18 Desember lalu. OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang mencurigai adanya praktik rasuah. Dalam operasi senyap itu, tim KPK awalnya mengamankan 10 orang.
Setelah serangkaian pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan, KPK menemukan unsur dugaan peristiwa pidana yang kuat. Perkara ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK akhirnya menetapkan tiga individu sebagai tersangka.
Sebagai bagian dari barang bukti, tim KPK juga berhasil menyita uang tunai senilai Rp200 juta di kediaman Ade Kuswara. Uang tersebut diyakini sebagai sisa dari setoran "ijon" keempat yang diberikan oleh Sarjan melalui para perantara.
Kini, ketiga tersangka tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK selama 20 hari pertama, terhitung sejak penangkapan hingga 8 Januari 2026, guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Ade Kuswara dan H.M. Kunang, sebagai pihak yang diduga menerima suap, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Sarjan, selaku pihak pemberi suap, dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat publik dan pihak swasta agar menjauhi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Penyelidikan lebih lanjut akan terus dilakukan oleh KPK untuk mengungkap tuntas jaringan dan modus operandi di balik skandal "ijon" proyek di Bekasi ini.
