zonamerahnews – Sebuah kontradiksi mencolok dalam kebijakan lingkungan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkapkan keheranannya atas pernyataan Presiden yang seolah bertolak belakang: di satu sisi menyerukan perlindungan alam, namun di sisi lain mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua.
Komarudin Watubun, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai dan anggota Komisi DPR bidang politik dan pemerintahan, menyoroti perbedaan mencolok antara dua pernyataan yang dilontarkan Presiden Prabowo dalam waktu berdekatan. Ia merujuk pada kunjungan Prabowo ke lokasi banjir di Desa Sukajadi, Karang Baru, Aceh Tamiang, pada Jumat (12/12) lalu. Kala itu, Prabowo secara tegas meminta masyarakat untuk mulai menjaga alam dan tidak menebang pohon sembarangan.
"Dia menyampaikan di Aceh, bahwa masyarakat Aceh harus menjaga alam kan," kata Komarudin saat dihubungi pada Jumat (19/12). "Jadi kita maknai perintah menjaga alam itu ya, termasuk jangan merusak alam hutan untuk tanam kepala sawit itu."
Namun, hanya berselang empat hari, tepatnya Selasa (16/12), dalam arahannya kepada para gubernur wilayah Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo justru mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit di Bumi Cenderawasih. Prabowo bahkan mengusulkan penanaman tebu dan singkong sebagai bahan baku etanol, dengan tujuan menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kelapa sawit. Visi Prabowo adalah dalam lima tahun kepemimpinannya, seluruh daerah dapat mencapai swasembada pangan dan energi. "Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit," tegas Prabowo kala itu.
Menanggapi hal ini, Komarudin menegaskan bahwa fungsi ekologis kelapa sawit tidak dapat menggantikan peran pohon-pohon hutan alami. Ia mencontohkan kondisi di Sumatra, khususnya Aceh dan Sumatra Utara, di mana penggundulan hutan, termasuk untuk perkebunan sawit, menjadi salah satu pemicu utama bencana banjir dan tanah longsor.
Sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin juga memberikan imbauan khusus kepada para kepala daerah dari partainya di Papua untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi proyek investasi, khususnya yang berpotensi merusak lingkungan. Ia mengingatkan bahwa investasi yang tidak berkelanjutan dapat membawa kerusakan alam yang mendalam, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat Papua yang jumlahnya sudah relatif sedikit.
"Karena rakyat Papua ini sudah sedikit. Sudah sedikit, jadi jangan sampai tidak merawat alam, akhirnya alam juga mengorbankan mereka sendiri," ujar Komarudin. Ia juga menekankan bahwa kekuasaan seorang presiden atau kepala daerah memang dibatasi oleh periode jabatan, namun kebijakan yang keliru, terutama terkait lingkungan, dapat menimbulkan dampak kerusakan jangka panjang yang merugikan bangsa dan negara secara keseluruhan. "Kekuasaan presiden, kekuasaan kepala daerah itu juga dibatasi oleh undang-undang kan, 5-10 tahun. Tapi kalau membuat kebijakan yang salah, itu bisa berdampak yang kerusakan yang mendalam bagi bangsa dan negara ini yang panjang, jangka panjang," pungkasnya.
