Tangsel Terancam Krisis Sampah Permanen? WALHI Ungkap Fakta Mengejutkan!
zonamerahnews – Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melayangkan kritik tajam dan mendesak pemerintah untuk melakukan koreksi total terhadap tata kelola sampah di Indonesia. Desakan ini muncul menyusul krisis sampah yang melanda Kota Tangerang Selatan (Tangsel), di mana tumpukan sampah menggunung di berbagai sudut kota pasca-penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
Manajer Perkotaan Berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Styawan, menegaskan bahwa akar masalah ini bukan sekadar teknis, melainkan kegagalan sistemik. Ia menekankan pentingnya intervensi dari Pemerintah Pusat untuk secara tegas menerapkan kebijakan "Zero Waste City". Konsep ini, menurutnya, harus fokus pada pengurangan sampah di tingkat hulu, mendorong sistem guna ulang, serta menuntut tanggung jawab produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), termasuk mendesain ulang produk agar minim limbah.
"Pemerintah pusat harus memaksa penerapan kebijakan berbasis konsep Zero Waste City yang menekankan pengurangan di hulu, sistem guna ulang, dan tanggung jawab produsen melalui skema EPR, termasuk desain ulang produk agar minim sampah," ujar Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima zonamerahnews – pada Kamis (18/12).
Wahyu juga menyoroti bahwa kebijakan penutupan TPA Cipeucang ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut secara eksplisit mewajibkan pengelolaan sampah yang sistematis dan melarang praktik pembuangan di tempat terbuka, sekaligus mengamanatkan upaya pengurangan sampah di tingkat hulu.
Di mata WALHI, Pemerintah Kota Tangsel dinilai belum berhasil dalam menetapkan target pengurangan sampah yang realistis dan efektif. Sementara itu, Pemerintah Pusat juga dianggap belum mampu mendorong kebijakan strategis yang menyentuh akar masalah. "Solusi jangka panjang harus berfokus pada pengurangan sampah dari sumbernya, bukan sekadar memusnahkan di hilir," tegas Wahyu.
Ia memperingatkan bahwa jika tidak ada perubahan mendasar, krisis sampah serupa akan terus berulang, seperti yang pernah terjadi di TPA Piyungan, Yogyakarta. "Penutupan TPA Cipeucang harus menjadi momentum koreksi total terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia," tambahnya.
Kondisi Darurat Sampah di Tangsel
Sejak 10 Desember lalu, pemandangan miris tumpukan sampah telah menghiasi pinggir jalan dan permukiman warga Tangerang Selatan. Aroma tak sedap yang menyengat dari gunungan sampah tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga. Lebih dari enam titik menjadi lokasi penumpukan, dengan kondisi terparah terlihat di kolong flyover Ciputat.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa TPA Cipeucang selama ini hanya mampu menampung sekitar 300-400 ton sampah per hari, padahal Kota Tangerang Selatan menghasilkan volume sampah yang jauh lebih besar, yakni sekitar 1.000 ton setiap harinya. Kesenjangan kapasitas ini, ditambah dengan penutupan TPA, menjadi pemicu utama krisis. Meskipun upaya pengangkutan telah dilakukan, tumpukan sampah di berbagai ruas jalan, termasuk di depan Pasar Cimanggis, Ciputat, tetap sulit teratasi.
Situasi ini bukan sekadar masalah teknis, namun cerminan dari akumulasi ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan volume sampah melalui kebijakan berbasis data dan perencanaan jangka panjang yang matang.
Menanggapi situasi ini, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menjelaskan bahwa penumpukan sampah terjadi karena TPA Cipeucang saat ini sedang dalam proses penataan dan perbaikan. "TPA Cipeucang sedang dalam penataan dan perbaikan dengan cara terasering dan dewatering, jadi agak mengganggu pengangkutan sampahnya memang," kata Benyamin saat dihubungi zonamerahnews – pada Jumat (12/12). Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran WALHI dan masyarakat akan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
