zonamerahnews – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, baru-baru ini secara resmi meluncurkan sebuah karya monumental berjudul ‘Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global’. Peluncuran buku ini menandai upaya pemerintah dalam menyediakan referensi sejarah Indonesia yang komprehensif, dengan penekanan pada perspektif Nusantara, demi merawat memori kolektif dan memperkuat identitas bangsa.
Berbicara di Jakarta pada Minggu (14/12), Fadli Zon menjelaskan bahwa seri buku ini tidak main-main, terdiri dari sepuluh jilid tebal. Isinya memetakan perjalanan panjang dan berliku bangsa Indonesia, mulai dari jejak peradaban awal Nusantara, interaksi budaya dengan berbagai peradaban global seperti India, Tiongkok, Persia, Timur Tengah, hingga pengaruh Barat. Buku ini juga mengulas periode kolonialisme, geliat pergerakan kebangsaan, heroiknya perjuangan mempertahankan kemerdekaan, proses konsolidasi negara, era Orde Baru, hingga babak reformasi dan penguatan demokrasi yang terus berlangsung hingga proyeksi tahun 2024.
Fadli Zon menekankan bahwa kehadiran buku ini bukan untuk memonopoli kebenaran sejarah. "Ini bukan satu-satunya rujukan, melainkan salah satu acuan penting dalam diskursus sejarah di negara demokrasi," ujarnya, menyadari bahwa penulisan sejarah adalah proses yang dinamis dan selalu terbuka untuk kajian serta interpretasi baru. Ia menambahkan, "Jika ingin ditulis lengkap, mungkin butuh seratus jilid. Buku ini adalah sorotan utama perjalanan bangsa kita."
Yang menarik, buku ini bukan hasil karya pemerintah secara langsung. Fadli Zon menegaskan bahwa ‘Sejarah Indonesia’ disusun oleh para pakar di bidangnya. Sebanyak 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia terlibat aktif dalam proyek besar ini, difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah. "Para ahlinya yang menulis, bukan pemerintah. Jika sejarawan tidak menulis sejarah, bagaimana kita bisa menjaga ingatan kolektif bangsa?" tanyanya retoris.
Proyek penulisan sejarah nasional ini, menurut Fadli Zon, merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang menggarisbawahi peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah kancah peradaban global. Ia juga menyoroti pentingnya diaktifkannya kembali Direktorat Sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai fondasi krusial bagi upaya penulisan sejarah bangsa.
Peluncuran ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan menuju 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Harapannya, buku ini dapat menyajikan pembacaan sejarah dari sudut pandang Indonesia sendiri, yang tetap terbuka terhadap kritik dan masukan publik seiring berkembangnya kajian sejarah nasional. "Buku sejarah ini diharapkan menjadi sarana vital untuk merawat memori kolektif, memperkuat identitas, dan membantu kita memahami Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari arus global sejak masa lampau," pungkas Fadli Zon, seperti dilansir oleh zonamerahnews.com.
