zonamerahnews – Pemerintah Aceh mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat proses perizinan bagi bantuan internasional, mengingat situasi darurat bencana yang melanda wilayah tersebut semakin mendesak. Permintaan ini disampaikan oleh Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, pada Rabu (3/12), menekankan bahwa keterlambatan bantuan dapat membahayakan keselamatan warga yang terisolir.
Kondisi lapangan yang memprihatinkan menjadi alasan utama permintaan ini. Aksesibilitas ke wilayah terdampak bencana masih sangat sulit akibat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Komunikasi pun terhambat karena ketiadaan listrik, meskipun akses internet melalui Starlink tersedia, namun keterbatasan daya menjadi kendala utama.
Murthalamuddin menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh relawan, Tagana, TNI, dan pihak-pihak lain yang berjuang di lapangan. Lumpur tebal menghalangi kendaraan untuk mencapai lokasi bencana, memaksa relawan untuk memanggul bantuan secara manual, yang tentu saja tidak efektif dan berisiko.
Pemerintah Aceh menyadari pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam situasi ini, terutama dalam mempercepat izin bagi bantuan dari luar negeri dan lembaga kemanusiaan internasional. Contohnya, bantuan logistik yang dikirim melalui pesawat diharapkan dapat segera diproses di bandara atau titik masuk lainnya, tanpa mengabaikan protokol keselamatan.
"Situasi darurat tidak bisa menunggu," tegas Murthalamuddin. "Semakin cepat bantuan masuk, semakin besar peluang untuk menyelamatkan warga di wilayah terisolir." Pemerintah Aceh berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap permohonan ini demi meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana.
