zonamerahnews – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama tancap gas mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melatih 3.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah memastikan seluruh proses pengolahan makanan dalam program MBG memenuhi standar kehalalan.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Mengenai sertifikasi halal 3.000 SPPG, kami jelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) dan dapur-dapurnya dalam pemantauan kami. Kepala dapur ikut pelatihan dan menjadi kepanjangan tangan atau wali amanah dari BPJPH untuk mengawasi, melihat dan memantau," ungkap Haikal saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, seperti dikutip zonamerahnews – dari ANTARA.
Para kepala SPPG ini dipersiapkan menjadi penyelia halal yang akan bertanggung jawab memastikan seluruh alur produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan, sesuai dengan standar yang ditetapkan BPJPH. Dengan demikian, diharapkan setiap dapur MBG dapat segera memperoleh sertifikat halal.
"Kita beri amanah kepada kepala dapur untuk menjadi penyelia halal, untuk memantau kehalalan. Karena itu, dapurnya mendapatkan sertifikat halal, dalam hal ini menu-menunya diolah dengan memerhatikan prinsip dan nilai halal," imbuh Haikal. BPJPH juga aktif berkoordinasi dengan BGN untuk mempercepat proses sertifikasi halal SPPG.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, EA Chuzaemi Abidin, menekankan bahwa percepatan sertifikasi halal bukan sekadar memenuhi target administratif, tetapi juga melindungi dan menyejahterakan masyarakat. "Khususnya dalam sektor makanan, minuman, bahan dan jasa, mendapatkan produk yang aman, sehat dan terjamin kehalalannya. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan bersama," kata Chuzaemi saat mengunjungi SPPG Kota Makassar.
Chuzaemi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses sertifikasi halal di lapangan. "Kita ingin memastikan sistem halal berjalan di lapangan. Ketika pemangku kepentingan di daerah bersinergi, maka percepatan sertifikasi halal bisa tercapai dengan kualitas yang tetap terjaga," pungkasnya.
