zonamerahnews – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah untuk segera menghentikan total operasional seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Desakan ini muncul setelah JPPI mencatat lonjakan signifikan jumlah anak yang menjadi korban keracunan akibat program tersebut.
Hingga 4 Oktober 2025, JPPI mencatat total 10.482 anak telah menjadi korban keracunan MBG. Temuan ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menonaktifkan beberapa SPPG pada 29 September lalu. Namun, langkah tersebut tampaknya tidak efektif, bahkan jumlah korban keracunan justru meningkat menjadi 1.833 anak, jauh lebih tinggi dari rata-rata 1.531 anak per minggu pada bulan September.
"Penutupan sebagian SPPG terbukti tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum lebih banyak anak menjadi korban," tegas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, dalam keterangan resminya yang diterima zonamerahnews.com – .
Selain mencatat jumlah korban, JPPI juga mengungkap sejumlah fakta mencengangkan lainnya. Kasus keracunan MBG kini meluas ke dua provinsi baru, yaitu Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak). Gelombang penolakan terhadap program ini juga semakin kuat dari berbagai sekolah dan orang tua murid di berbagai daerah seperti Tasikmalaya, Madura, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Polewali Mandar, Agam, Semarang, Batu, dan Rembang.
Ironisnya, pihak SPPG justru melakukan intimidasi terhadap wartawan, aktivis, wali murid, dan siswa yang berani menyuarakan kasus MBG di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban. Lebih parah lagi, JPPI menemukan bahwa guru juga menjadi korban keracunan karena diwajibkan mencicipi menu MBG, seperti yang terjadi di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat.
Ubaid menilai temuan-temuan ini menunjukkan bahwa MBG adalah program bermasalah dan merupakan kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional. JPPI menuntut penutupan seluruh SPPG, penghapusan kewajiban guru mencicipi menu MBG, dan pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang membiarkan praktik berbahaya ini terus berlangsung.
"Pemerintah harus berhenti menutup mata dan mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya. Jangan jadikan anak sebagai kelinci percobaan MBG dengan mengatasnamakan program pemenuhan gizi," pungkasnya.
