zonamerahnews – Aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada pekan lalu meninggalkan dampak yang sangat signifikan terhadap fasilitas publik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa sebanyak 22 halte TransJakarta mengalami kerusakan parah akibat kejadian tersebut.
"Terdapat 22 halte TransJakarta, baik yang termasuk dalam jaringan BRT maupun non-BRT, serta satu pintu tol yang terkena dampak. Dari jumlah tersebut, enam halte TransJakarta mengalami kerusakan akibat dibakar dan dijarah, sementara 16 halte lainnya mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme," jelas Pramono di Balai Kota, Senin (1/9).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai upaya pembersihan halte-halte yang rusak sejak Sabtu (30/8) dan berencana untuk segera melakukan perbaikan. "Kami berharap seluruh kerusakan, baik yang bersifat sedang maupun berat, dapat diselesaikan pada tanggal 8 atau 9 September," tambahnya.
Pramono juga memastikan bahwa seluruh rute TransJakarta telah beroperasi normal sejak pagi hari ini, meskipun masih terdapat sedikit hambatan. Sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan tarif TransJakarta dan MRT mulai tanggal 1 hingga 8 September.
Selain halte TransJakarta, sejumlah stasiun MRT dan CCTV di berbagai wilayah Jakarta juga mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi tersebut. Total kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
"Kerusakan infrastruktur MRT mencapai Rp3,3 miliar, TransJakarta sekitar Rp41,6 miliar, dan kerusakan CCTV serta infrastruktur lainnya mencapai Rp5,5 miliar. Dengan demikian, total kerugian mencapai Rp55 miliar," ungkap Pramono.
Selain kerugian materiil, Pemprov DKI Jakarta juga harus memberikan subsidi transportasi sebesar kurang lebih Rp18 miliar selama satu minggu akibat kebijakan tarif gratis.
Pramono juga menyampaikan bahwa terdapat 716 orang yang menjadi korban dalam rentetan aksi demonstrasi di Jakarta pada pekan lalu. "Jumlah tersebut belum termasuk anggota Polri yang juga menjadi korban," ujarnya. Pemprov DKI Jakarta akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan ratusan korban tersebut.
Di sisi lain, sebanyak 2.829 sekolah di Jakarta menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring sebagai dampak dari aksi demonstrasi tersebut. "Dinas Pendidikan telah memutuskan bahwa 2.829 sekolah akan melaksanakan pembelajaran secara daring, 2.439 sekolah secara luring, dan 346 sekolah secara hybrid," jelas Pramono.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan dengan lancar, sambil tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan siswa. "Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu," pungkasnya.
