zonamerahnews – Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Herman (63), harus mendekam di balik jeruji besi selama 1 tahun 4 bulan. Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (21/7), atas kasus korupsi yang menjeratnya.
Herman terbukti bersalah melakukan pungutan liar (pungli) terkait pengurusan surat tanah warganya. Modusnya, meminta "fee" 10 persen secara paksa untuk pengesahan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Penguasaan Fisik (Sporadik) serta rekomendasi tanah.
Selain hukuman penjara, hakim juga mewajibkan Herman membayar denda sebesar Rp 50 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, hukumannya akan ditambah dengan kurungan selama 3 bulan. Masa penangkapan dan penahanan Herman juga diperhitungkan sebagai pengurangan hukuman.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang menuntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Usai mendengar putusan, Herman menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan sikap, apakah menerima atau mengajukan banding.
Kasus ini bermula saat Herman menjabat sebagai Lurah Kelapa Dua periode 2015-2017. Ia terbukti meminta komisi dari seorang warga bernama Effendi Abdul Rachim yang hendak menjual tanah milik orang tuanya, H. Abd. Rochim, kepada Pranoto Gading pada tahun 2016.
Tanah yang diperoleh Abd. Rochim pada tahun 1975 itu hendak dijual dengan harga Rp2.878.774.000. Dalam proses jual beli tersebut, dibutuhkan sejumlah dokumen yang memerlukan tanda tangan lurah. Di sinilah Herman memanfaatkan jabatannya untuk meminta komisi 10 persen dari harga jual tanah.
Effendi terpaksa memenuhi permintaan Herman karena sangat membutuhkan surat-surat tersebut. Ia kemudian meminta uang muka dari calon pembeli tanahnya sebesar Rp500 juta, dan menyerahkan Rp200 juta di antaranya kepada Herman melalui perantara.
