zonamerahnews – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengumumkan uji publik penulisan ulang buku sejarah nasional akan dimulai pada 20 Juli mendatang. Pengumuman ini disampaikan Fadli saat ditemui di Beijing, Tiongkok, menurut laporan zonamerahnews.com. Uji publik ini akan melibatkan berbagai pihak terkait melalui seminar dan diskusi di berbagai perguruan tinggi.
Fadli menjelaskan, uji publik ini penting untuk menampung masukan, kritik, dan argumen terkait isi buku sejarah baru. Ia mengakui banyak kritik bermunculan di media sosial, namun menurutnya, banyak kritik tersebut masih berupa asumsi. Uji publik ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi publik untuk melihat rancangan buku sejarah dan memberikan tanggapan secara langsung.
Penulisan ulang buku sejarah ini melibatkan para sejarawan ahli di bidangnya masing-masing, dengan pengawasan dari Komisi X DPR. Fadli menegaskan bahwa DPR akan dilibatkan dalam uji publik dan menerima pengawasan dari Komisi X. Sebelumnya, Komisi X telah melakukan serap aspirasi di beberapa universitas di Sumatera Barat, Semarang, dan Sulawesi Selatan.
Pembentukan Tim Supervisi oleh DPR dilakukan setelah proyek ini menuai kontroversi. Ketua DPR, Puan Maharani, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek ini agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebelumnya, Fraksi PKB dan PDIP sempat meminta penundaan proyek ini, dengan berbagai alasan, termasuk kekhawatiran proyek ini akan menyangkal pelanggaran HAM di masa lalu dan proses yang dianggap tertutup. Fraksi PKB juga menyoroti waktu pengerjaan yang singkat dan jumlah penulis yang belum jelas. Keprihatinan juga datang dari organisasi perempuan yang khawatir dengan dampak penulisan ulang sejarah terhadap citra perempuan Indonesia.
Proyek ini memang telah memicu pro dan kontra di kalangan pegiat HAM, akademisi, dan sejarawan. Uji publik diharapkan menjadi wadah untuk menampung berbagai perspektif dan memastikan penulisan sejarah yang lebih komprehensif dan objektif.
