zonamerahnews – Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU), wadah strategis perencanaan dan sinkronisasi pembangunan antar provinsi, menggelar Rapat Kerja Gubernur MPU 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta (16-17 Juni). Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, dalam sambutannya mengatakan bahwa forum ini menjadi momentum penting, bertepatan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan revisi RKPD 2025. Hasil rapat diharapkan langsung terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan resmi masing-masing provinsi.
Suharini juga menyinggung perjalanan panjang FKD-MPU yang telah berusia 37 tahun, bertransformasi dari Forum Dwi Praja. Kini, forum tersebut menaungi 10 provinsi dari Jawa hingga Nusa Tenggara, meliputi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Sekitar 200 peserta, termasuk Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, pejabat kementerian/lembaga, dan tim sekretariat FKD-MPU, hadir dalam forum ini.
Para peserta terbagi dalam kelompok kerja tematik untuk membahas enam prioritas kerjasama: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Penanganan Kebencanaan; Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Pariwisata; Ketahanan Pangan; serta Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Suharini menekankan bahwa FKD-MPU bukan sekadar respons atas tantangan pembangunan lintas administratif, melainkan juga implementasi nyata prinsip horizontal multi-level good governance. Rapat kerja ini diharapkan menghasilkan strategi kolaboratif untuk pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
