zonamerahnews – Dunia pers Indonesia tengah menanti babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menginisiasi revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebuah langkah yang diprediksi akan membawa perubahan signifikan, khususnya bagi para jurnalis. Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta ini dikabarkan bakal memperkuat perlindungan dan menjamin hak eksklusif atas karya-karya jurnalistik, termasuk potensi skema royalti.
Menurut Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, karya jurnalistik memiliki nilai dan hak yang setara dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya, seperti lagu atau buku. Oleh karena itu, penyaduran atau penyebarluasan karya jurnalistik tidak bisa lagi dilakukan sembarangan tanpa persetujuan yang sah.
"Pada intinya, hak eksklusif melekat pada setiap karya, baik itu lagu maupun jurnalistik. Semua harus ada perlindungan," ujar Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3). Ia menambahkan, melalui RUU Hak Cipta ini, penggunaan karya jurnalistik hanya bisa dilakukan dengan izin dan disertai pembayaran royalti. Hal ini bertujuan untuk melindungi hasil jerih payah setiap individu.
Bob Hasan menegaskan bahwa setiap karya jurnalistik yang mengandung unsur kekayaan intelektual, meskipun mungkin berawal dari informasi umum, jika telah diolah dan menjadi produk jurnalistik, maka penyebarannya kembali atau penggunaannya sebagai bagian dari berita lain wajib mendapatkan izin. "Tentunya, di situlah terdapat hak royalti," imbuhnya, menekankan pentingnya kompensasi finansial bagi pencipta karya.
RUU Hak Cipta ini kini telah resmi berstatus sebagai usul inisiatif DPR, menandakan keseriusan parlemen untuk segera membawanya ke meja pembahasan bersama pemerintah. Targetnya pun ambisius: RUU ini diharapkan dapat disahkan pada tahun ini, beriringan dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang juga menjadi prioritas.
Langkah selanjutnya, DPR akan menantikan Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Dokumen-dokumen ini krusial sebagai landasan sebelum RUU Hak Cipta resmi memasuki fase pembahasan mendalam untuk kemudian diundangkan. "Prioritas utama memang RUU PPRT, namun Undang-Undang Hak Cipta juga tak kalah penting dan menjadi target selanjutnya," pungkas Dasco, sebagaimana dikutip dari zonamerahnews.com.
