zonamerahnews.com – Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB Jaya akhirnya angkat bicara mengenai keberadaan pemimpin mereka Hercules di tengah kericuhan yang terjadi pada malam 27 Agustus 2026 dekat Gedung DPR. Kehadiran sosok kontroversial itu di lokasi demonstrasi yang memanas sontak memicu beragam spekulasi di media sosial.
Divisi Hukum GRIB Jaya Wilson Colling mengonfirmasi bahwa Hercules memang berada di area tersebut. Namun Wilson meminta publik untuk melihat situasi keamanan malam itu secara lebih luas dan kontekstual. Menurutnya kehadiran Hercules bersama sekelompok masyarakat harus dipahami dalam bingkai kondisi lingkungan dan keamanan yang sedang bergejolak saat itu.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas beredarnya sejumlah video di platform digital yang menampilkan Hercules beserta pengikutnya di tengah kerumunan demonstran. Wilson menegaskan klarifikasi ini penting agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari potongan visual narasi sepihak atau informasi yang belum terverifikasi. Ia menekankan perlunya penempatan peristiwa secara objektif berdasarkan konteks kronologi fakta material dan prinsip hukum yang berlaku.
Wilson lebih lanjut menjelaskan bahwa kehadiran Hercules di lapangan merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan. Ia membantah keras tudingan bahwa Hercules hadir untuk memperkeruh suasana melakukan provokasi atau terlibat dalam benturan fisik. Secara organisatoris GRIB Jaya tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk mengikuti demonstrasi atau terlibat dalam kegiatan terkait aksi tersebut. Instruksi Ketua Umum telah disampaikan secara jelas dan tegas melalui media internal organisasi. Oleh karena itu keberadaan individu tertentu di suatu lokasi tidak serta merta dapat diartikan sebagai representasi tindakan organisasi apalagi tanpa bukti perintah koordinasi atau keterlibatan dalam tindak pidana.
Mengenai seruan "pulang pulang" yang terekam dalam video Wilson juga meminta publik memahami konteks ucapan tersebut secara utuh. Menurutnya seruan itu tidak dapat dipisahkan dari waktu tempat situasi rangkaian kejadian sebelum dan sesudahnya serta maksud dari orang yang mengucapkannya. Seruan untuk membubarkan diri justru dapat dimaknai sebagai imbauan agar massa meninggalkan lokasi secara tertib ketika situasi mulai tidak kondusif. Terlebih jika batas waktu penyampaian aspirasi telah berakhir dan potensi gesekan mulai muncul ajakan untuk membubarkan diri secara damai merupakan tindakan preventif rasional untuk mencegah konflik yang lebih besar.
Wilson menyayangkan narasi di ruang digital yang menggunakan potongan video untuk membangun framing seolah kehadiran seseorang di lokasi identik dengan keterlibatan dalam kerusuhan. Ia berharap media sosial tidak menjadi ruang sidang yang menghakimi seseorang. Dari perspektif hukum kehadiran seseorang di suatu tempat tidak serta merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Penilaian dugaan tindak pidana harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah termasuk siapa melakukan apa kapan bagaimana dengan maksud apa serta hubungan kausalitas antara tindakan seseorang dengan tindak pidana yang diduga terjadi.
GRIB Jaya juga menekankan pentingnya memisahkan antara hak menyampaikan pendapat dengan tindakan kriminal. Hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang diatur undang-undang. Namun kebebasan ini berjalan seiring dengan kewajiban menghormati ketertiban umum hak orang lain dan ketentuan hukum. Ada perbedaan mendasar antara menyampaikan aspirasi secara damai imbauan agar massa membubarkan diri dan menjaga ketertiban dengan tindakan kekerasan vandalisme perusakan atau perbuatan pidana lainnya. Ketiga hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan hanya berdasarkan kemiripan lokasi atau keberadaan seseorang dalam satu rangkaian peristiwa.
Dalam klarifikasinya GRIB Jaya menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai fakta bukan berdasarkan framing yang dibangun di ruang digital. Jika ada dugaan tindak pidana aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun setiap orang juga memiliki hak untuk tidak langsung diberi label sebagai pelaku hanya karena muncul dalam sebuah video atau berada di lokasi kejadian.
Sebelumnya Polda Metro Jaya menyatakan masih mendalami dugaan keterlibatan organisasi masyarakat dalam peristiwa kerusuhan 27 Agustus malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto belum bisa berkomentar banyak merespons isu yang viral di media sosial. Ia mengatakan petugas masih berupaya memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Budi juga enggan berkomentar ihwal keberadaan Hercules di lokasi kerusuhan mengingat banyaknya unggahan di media sosial yang mengandung disinformasi provokasi dan hoaks.
