zonamerahnews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerukan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura, untuk menghentikan saling tuding terkait dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah Sumatra dan Kalimantan. Plt Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Berton Pandjaitan, menegaskan bahwa fenomena karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun kedaulatan negara, sehingga penanganannya mutlak memerlukan kolaborasi tanpa perlu memperdebatkan asal muasal asap secara sembarangan.
"Pendekatan kita bukan saling menyalahkan, melainkan bagaimana setiap negara dapat mengoptimalkan upaya di wilayahnya masing-masing dan bersama-sama menekan dampak asap lintas batas," jelas Berton dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia memahami penuh kekhawatiran yang dirasakan oleh negara-negara tetangga akibat potensi dampak asap yang melintasi perbatasan.
Indonesia, lanjut Berton, telah mengerahkan sumber daya yang sangat besar dan optimal untuk mengendalikan karhutla. Berbagai strategi penanganan telah diimplementasikan, meliputi operasi pemadaman di darat, patroli udara, water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca. Selain itu, penguatan personel dari TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat turut menjadi garda terdepan. Tak ketinggalan, penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan juga terus digalakkan.
Secara spesifik, pemerintah telah mengoperasikan 52 pesawat untuk penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, dengan 30 unit berfokus di Kalimantan dan 22 unit lainnya di Sumatra. Kekuatan TNI Angkatan Udara juga diperkuat secara signifikan untuk mendukung operasi di Kalimantan. "Fokus utama kami saat ini adalah mengendalikan api sedekat dan secepat mungkin dari sumbernya. Dengan begitu, produksi asap dan potensi dampak lintas batas dapat ditekan secara efektif," tegas Berton. Ia juga mengingatkan bahwa pergerakan asap sangat dipengaruhi oleh data meteorologi, seperti arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer, serta hasil pemantauan satelit dan lapangan.
Di tengah situasi mendesak ini, Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam 23 Agustus, memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat penting tersebut membahas penanganan karhutla dan penanggulangan pascagempa di Nusa Tenggara Timur. Beberapa pejabat tinggi yang hadir antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta tiga kepala staf angkatan TNI.
Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo membahas tindak lanjut instruksi terkait dukungan penanganan karhutla dan bantuan pascagempa yang telah diperintahkan untuk didistribusikan, khususnya melalui jalur udara. Instruksi tersebut mencakup penambahan 17 pesawat water bombing ke Kalimantan dan mobilisasi 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.
Hingga Minggu 23 Agustus, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total luas karhutla di Indonesia telah mencapai 72.798 hektare. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, menambahkan bahwa Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luasan karhutla terbesar, mencapai 38.310 hektare.
