zonamerahnews.com – Mantan pengacara Sony Sonjaya, Elza Syarief, melontarkan keraguan mendalam terkait peluang kliennya mendapatkan status justice collaborator (JC) dari Kejaksaan Agung. Sony Sonjaya, eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), tengah terjerat kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghebohkan publik. Menurut Elza, ada banyak kejanggalan yang membuat permohonan JC Sony sulit dikabulkan.
Elza secara blakblakan mengungkapkan bahwa Sony Sonjaya terbukti menerima aliran dana dari Asep Yusuf Somantri (AYS), orang kepercayaan Sony yang kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. "Bagaimana mungkin bisa menjadi JC? Saya merasa ada bagian yang dibuka, namun ada pula yang sengaja ditutupi," ujar Elza dengan nada skeptis.
Kecurigaan Elza semakin menguat setelah adanya temuan penyidik mengenai jejak aliran uang yang mengalir ke kantong Sony. Ia menyangsikan kejujuran Sony sepenuhnya. Meskipun ada spekulasi mengenai kedekatan pengacara Sony saat ini, Krisna, dengan pejabat tinggi di Kejaksaan, Elza tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa penerimaan uang secara rutin dari Asep, yang kini berstatus tersangka, menjadi batu sandungan besar bagi pengajuan JC.
Kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk periode 2025-2026 ini telah menyeret lima nama besar sebagai tersangka. Mereka adalah Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN; Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, keduanya mantan Wakil Kepala BGN; Asep Yusuf Somantri (AYS), kaki tangan Sony; serta Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).
Kejaksaan Agung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki afiliasi langsung dengan sekolah penerima manfaat. Namun, dalam praktiknya, banyak SPPG yang ditunjuk justru karena memiliki kedekatan dengan petinggi BGN. Ironisnya, banyak dari yayasan tersebut tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menjadi mitra SPPG, mengindikasikan adanya praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
