zonamerahnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan Marjani, ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, selama 20 hari pertama. Penahanan ini merupakan upaya paksa yang dilakukan KPK setelah Marjani menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
Marjani terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (13/4) sore, mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Pemandangan ini menjadi sinyal kuat bahwa proses hukum terhadap dirinya telah memasuki babak baru.
Di hadapan awak media, Marjani dengan tegas membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut. "Tidak ada (perintah gubernur). Saya hanya dicatut nama saya. Hanya dicatut," ujarnya singkat, mengklaim bahwa ia adalah korban pencatutan nama oleh pihak lain. Pembelaan inilah yang menjadi dasar dirinya melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap KPK dan beberapa pihak terkait lainnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.
Marjani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 12 huruf e UU Tipikor secara spesifik mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Ia diduga bersekongkol dengan Abdul Wahid dalam dugaan tindak pemerasan yang berkaitan dengan anggaran proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.
Kasus ini bukan yang pertama kali menyeret nama-nama besar. Sebelumnya, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Abdul Wahid, Dani M. Nursalam, telah lebih dulu diproses hukum oleh KPK. Perkara mereka dan barang bukti telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk diadili. Abdul Wahid dkk dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Untuk memperkuat proses penyidikan dengan tersangka baru ini, zonamerahnews.com melaporkan bahwa KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci. Di antaranya adalah Abdul Wahid, M. Arief Setiawan, dan Dani M. Nursalam, yang diharapkan dapat memberikan keterangan lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus dugaan pemerasan ini.
