zonamerahnews – Pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah pusat menuai sorotan tajam. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, akhirnya angkat bicara terkait alasan di balik kebijakan kontroversial ini. Menurutnya, langkah tersebut terpaksa diambil lantaran pendapatan negara yang stagnan, sementara belanja negara terus membengkak.
Fauzi menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran fantastis, mencapai hampir Rp335 triliun. Selain itu, program "Sekolah Rakyat" juga menjadi fokus utama yang menyedot anggaran negara.
Lebih lanjut, Fauzi menambahkan bahwa program unggulan lain seperti hilirisasi pangan dan energi juga membutuhkan suntikan dana yang signifikan. Prioritas anggaran negara pun dialihkan untuk mendukung program-program ambisius tersebut. "Ada beberapa program Pak Prabowo yang unggulan itu yang memang membutuhkan anggaran yang besar, seperti MBG, hilirisasi pangan, hilirisasi energi. Dan program-program ini di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Jadi, anggarannya kesedot situ semua," ujarnya.
Sebelumnya, alokasi TKD dalam APBN 2026 hanya sebesar Rp 649,99 triliun, terjadi penurunan drastis sebesar Rp 269 triliun dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun. Kebijakan ini memicu protes keras dari 18 gubernur yang mendatangi langsung Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10).
Beberapa gubernur yang hadir antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Gubernur Aceh, Mualem, mengungkapkan bahwa anggaran daerahnya dipangkas hingga 25 persen dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemotongan tersebut. Kebijakan ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah terkait kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.
