zonamerahnews – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali dilanda perpecahan. Muktamar yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9) lalu, menghasilkan dua nama yang saling mengklaim sebagai Ketua Umum DPP PPP. Kondisi ini memicu pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang sah memimpin partai berlambang Ka’bah ini?
Muhammad Mardiono, secara aklamasi terpilih oleh 1.304 muktamirin yang hadir dalam Muktamar tersebut. Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, menyatakan bahwa pemilihan telah sesuai dengan AD/ART partai, di mana calon ketua umum harus hadir. Mardiono, yang saat itu menjabat sebagai Plt. Ketua Umum PPP, menjadi satu-satunya calon yang hadir.
Mardiono mengungkapkan rasa syukur dan kesiapannya mengemban amanah. Ia juga menjelaskan alasan percepatan pemilihan ketua umum, yang seharusnya dilakukan pada Minggu (28/9). Menurutnya, percepatan dilakukan untuk mencegah potensi keributan, sesuai dengan pasal 11 AD/ART partai yang memungkinkan percepatan dalam kondisi darurat.
Namun, penetapan Mardiono ditolak oleh sebagian peserta Muktamar. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy (Romy), menyatakan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Romy kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Romy menegaskan bahwa pemilihan Agus Suparmanto telah sesuai dengan AD/ART partai, di mana calon ketua umum harus memiliki kartu tanda anggota. Ia juga menyebutkan bahwa tim formatur akan segera menyusun kepengurusan PPP periode 2025-2030.
Ketua Bidang Hukum DPP PPP, Andi Surya Wijaya, menolak penetapan Agus Suparmanto, menyebutnya ilegal dan tidak kuorum. Ia mengakui Muhamad Mardiono sebagai ketua umum terpilih, karena memenuhi syarat pencalonan, yaitu pernah menjadi pengurus harian DPP atau menjabat minimal satu periode di struktur pusat.
Dengan dua kubu yang saling mengklaim kepemimpinan, PPP kini berada di persimpangan jalan. Konflik internal ini berpotensi mengganggu persiapan partai dalam menghadapi Pemilu mendatang. Publik pun menanti, bagaimana PPP akan menyelesaikan dualisme kepemimpinan ini dan bersatu kembali.
