zonamerahnews.com – Mewujudkan kesejahteraan di Tanah Papua ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa kunci utama agar pembangunan di wilayah tersebut berjalan mulus adalah dengan memahami karakteristik sosial budaya serta kondisi geografis yang sangat beragam.
Dalam sebuah seminar nasional di Bandung, Ribka menekankan bahwa pendekatan geokultural menjadi harga mati. Mengingat Papua memiliki keragaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang sangat kental, pemerintah tidak boleh asal dalam mengambil kebijakan. Setiap program harus benar-benar menyentuh kebutuhan nyata warga di lapangan agar tidak salah sasaran.
Tantangan geografis juga menjadi sorotan utama. Ribka menjelaskan bahwa wilayah pegunungan, pesisir, hingga perbatasan memiliki persoalan yang berbeda, terutama terkait konektivitas dan distribusi logistik. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh diseragamkan karena setiap wilayah memiliki kebutuhan yang unik.
Selain faktor budaya dan alam, kolaborasi lintas sektor atau pendekatan multiaktor menjadi syarat mutlak. Ribka mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, hingga pelaku usaha untuk bergerak bersama. Sinergi ini penting agar tidak ada ego sektoral yang menghambat kemajuan di Papua.
Pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam menggunakan kewenangan otonomi khusus yang telah diberikan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tujuan akhirnya sangat jelas, yakni menciptakan Papua yang damai dan bermartabat. Dengan pendekatan yang tepat sasaran dan kolaborasi yang solid, harapan masyarakat Papua untuk hidup sejahtera dan aman diharapkan dapat segera terwujud secara berkelanjutan.
