zonamerahnews.com – Sebuah tuntutan krusial menggema dari warga Kampung Susun Akuarium di Penjaringan Jakarta Utara. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghibahkan Hak Guna Bangunan HGB atas lahan yang mereka tempati. Permintaan ini bukan tanpa alasan kuat demi mendapatkan kepastian hukum dan jaminan hidup yang lebih stabil di tempat tinggal mereka.
Dharma Diani salah satu tokoh masyarakat sekaligus ketua Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri menyampaikan aspirasi ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU di Badan Legislasi Baleg DPR. Pertemuan tersebut membahas persiapan Rancangan Undang-Undang RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria. Diani menjelaskan bahwa saat ini status tanah mereka masih Hak Pengelolaan HPL oleh Pemprov DKI.
"Kami mengusulkan agar Pemprov DKI memberikan hibah HGB kepada koperasi sebagai bentuk penguasaan yang lebih aman dan berkelanjutan," ujar Diani. Ia menambahkan bahwa dengan status HGB warga akan merasa jauh lebih tenang dan mampu menata masa depan mereka dengan lebih baik.
Ketidakpastian ini berakar dari model pengelolaan Kampung Susun Akuarium yang saat ini dijalankan bersama Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri dan Pemprov DKI Jakarta. Warga masih dihantui rasa tidak aman terkait status hunian mereka. Kemitraan koperasi dengan pemerintah daerah masih terbatas pada skema sewa berjangka lima tahun yang harus dibayar di muka.
Lebih lanjut Diani menyoroti belum adanya regulasi yang spesifik mengatur pengelolaan Kampung Susun oleh koperasi. Padahal menurutnya model ini justru sangat menguntungkan pemerintah daerah. "Dengan Kampung Susun yang dikelola koperasi Pemda bisa menghemat anggaran secara signifikan," jelasnya. Warga membiayai diri mereka sendiri tanpa menerima subsidi tahunan seperti rumah susun sewa rusunawa lainnya.
Kampung Susun Akuarium sendiri berdiri di atas lahan berstatus tata ruang R1 Zona Perumahan Kepadatan Tinggi milik Pemprov DKI. Pembangunannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD melainkan memanfaatkan kewajiban pengembang melalui Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Tanah SP3L.
Permintaan HGB ini juga tak lepas dari trauma mendalam warga yang pernah mengalami penggusuran besar-besaran pada tahun 2016. Bayang-bayang masa lalu itu menjadi pemicu utama desakan untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah demi menghindari kejadian serupa di kemudian hari.
