zonamerahnews.com – Isu pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kini menjadi sorotan tajam. Tuduhan pengelolaan anggaran daerah yang dinilai tidak profesional dan transparan memicu gelombang desakan dari sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Menanggapi gejolak ini, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memilih untuk tidak terlalu mempermasalahkan. Ia melihat dinamika politik di Tapanuli Tengah sebagai hal yang lumrah. Andreas menyatakan keyakinannya bahwa Bupati Masinton, bersama anggota fraksi PDIP di DPRD Tapteng, akan mampu menyelesaikan persoalan yang ada.
Namun, di balik ketenangan PDIP, lima fraksi di DPRD Tapteng sebelumnya telah bersatu menyuarakan keprihatinan serius. Fraksi Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB menyoroti kinerja pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dianggap berjalan tidak optimal, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Juru bicara kelima fraksi tersebut, Hazmi Arif Simatupang, mengungkapkan adanya dugaan pengelolaan anggaran yang buruk. Selain itu, penanganan bencana banjir di Tapteng juga menjadi kritik pedas. Mereka menilai respons pemerintah daerah lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal, sehingga memunculkan wacana untuk mempertimbangkan langkah politik hingga pemakzulan.
Dalam perkembangan terbaru, terjadi perubahan sikap dari salah satu fraksi. Partai Gerindra, melalui Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang, menyatakan telah menarik diri dari pernyataan sikap bersama terkait pemakzulan Bupati Masinton. Meskipun sebelumnya sempat mengkritik kepemimpinan Bupati Masinton yang dinilai lalai dalam menjalankan roda pemerintahan, Gerindra kini menegaskan tidak lagi terlibat dalam upaya tersebut.
