zonamerahnews.com – Perjuangan heroik memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata menyimpan kisah pilu. Para petugas di garis depan tak hanya menguras tenaga, namun juga terpaksa merogoh kocek pribadi mereka demi memastikan operasi pemadaman tetap berjalan.
Laporan terbaru mengungkap bahwa pemangkasan anggaran secara drastis menjadi biang keladi di balik kesulitan ini. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Rusmadi, membenarkan bahwa sejumlah anak buahnya harus menalangi biaya operasional dengan uang pribadi. Mereka berharap penggantian dana bisa cair paling lambat September 2026, sebuah tenggat waktu yang terasa sangat jauh di tengah kondisi darurat.
Rusmadi tak menampik bahwa situasi ini sangat menyulitkan pihaknya dalam menopang kebutuhan dasar para pejuang api di lapangan. Anggaran yang sudah minim, kini semakin terpangkas. "Saya terus-menerus menyuarakan ini kepada Ibu Sekda dan Bapak Gubernur," ungkap Rusmadi pada Kamis (27/8). "Mustahil kami bisa bergerak di lapangan jika kebutuhan dasar seperti makan dan minum tidak terpenuhi, sementara dana yang ada justru dipangkas."
Beruntung, keluhan tersebut mendapat respons positif. Rusmadi mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan urgensi masalah ini kepada Sekretaris Daerah Kaltim, yang kemudian menyetujui pencarian solusi. Dinas Kehutanan Kaltim kini memperoleh alokasi dana sekitar Rp19 miliar. Namun, penting dicatat bahwa dana ini tidak sepenuhnya didedikasikan untuk karhutla. Sebagian besar dialokasikan untuk pemulihan ekosistem dan kebutuhan kehutanan lainnya, dengan porsi tertentu untuk penanganan kebakaran.
Dana sebesar Rp19 miliar tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) FCPF, yang merupakan anggaran dari pemerintah pusat. Kendati demikian, proses pencairannya masih terhambat karena adanya pergeseran anggaran. Rusmadi berharap dana ini bisa segera cair, paling lambat September, mengingat urgensi di lapangan. "Kita tidak bisa memaksakan jika belum waktunya," tambahnya.
Di tengah ketidakpastian ini, para petugas tetap diinstruksikan untuk terus bergerak memadamkan api. Mereka sementara mengandalkan dana yang ada, bahkan tak jarang menggunakan uang pribadi. "Saya jamin nanti akan kita ganti," janji Rusmadi kepada para petugas yang rela berkorban.
Semangat para rimbawan untuk menjaga hutan tak pernah padam. Kondisi finansial yang serba terbatas tak menyurutkan mereka dari tugas mulia ini. Mereka tetap turun ke lapangan, didorong oleh tanggung jawab besar. Rusmadi menekankan bahwa setiap pengeluaran, meskipun menggunakan dana pribadi, harus tetap disertai pertanggungjawaban yang jelas. Setiap operasi pemadaman wajib dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dokumentasi foto, dan bukti konkret kehadiran petugas di lokasi. "Uang negara, serupiah pun, harus ada buktinya," tegasnya.
Selain personel inti, dukungan finansial juga krusial bagi ribuan anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk oleh Dishut Kaltim. Saat ini, lebih dari 5.000 anggota MPA aktif membantu penanganan kebakaran. Mereka juga membutuhkan logistik, obat-obatan, dan jaminan keselamatan. "Semoga dana segera cair untuk menopang mereka," harap Rusmadi.
Di tengah segala keterbatasan, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Kaltim diinstruksikan untuk siaga di wilayah masing-masing. Mereka wajib berkoordinasi erat dengan kepolisian dan elemen masyarakat setempat guna mengantisipasi dan memadamkan api. Laporan kebakaran dari setiap titik terus dihimpun dan disampaikan kepada Gubernur Kaltim. Dishut menegaskan, peran petugas KPH tidak terbatas pada kawasan hutan saja. Mereka juga turut serta memadamkan api di Areal Penggunaan Lain (APL), menunjukkan komitmen penuh terhadap perlindungan lahan dan lingkungan.
