zonamerahnews.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak 16 kementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi dana untuk pemulihan pascabencana Sumatra agar segera merealisasikan program-programnya. Penekanan ini disampaikan Tito, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Rabu 5 Agustus.
Tito menegaskan pentingnya kecepatan eksekusi mengingat anggaran telah tersedia. Dari total 32 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) pascabencana, separuhnya kini sudah mengantongi dana. Ia berharap para pimpinan lembaga terkait segera menggerakkan roda program yang telah dirancang.
Adapun keenambelas entitas vital yang dimaksud meliputi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Perhubungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Pertanian Kementerian Sosial Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Pusat Statistik Kementerian Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Rencana induk pemulihan pascabencana Sumatra sendiri dijadwalkan berlangsung dari tahun 2026 hingga 2028 dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp1001 triliun. Dokumen strategis ini disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas setelah mengumpulkan usulan kebutuhan dari berbagai daerah terdampak melalui kementerian dan lembaga terkait.
Lebih lanjut Tito berjanji akan membagikan rincian program setiap kementerian dan lembaga kepada pemerintah daerah terdampak. Langkah ini bertujuan agar provinsi serta kabupaten kota dapat menyelaraskan strategi penanganan yang mungkin belum terakomodasi oleh program pusat. Ia juga mengusulkan penambahan dana Transfer ke Daerah TKD pada tahun 2026 untuk daerah terdampak sehingga penanganan dapat berjalan paralel.
Sebagai dukungan awal daerah-daerah di Aceh Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah menerima tambahan TKD sebesar Rp106 triliun. Selain itu bantuan dari Presiden berupa Belanja Tidak Terduga BTT sejumlah Rp268 miliar juga telah disalurkan. Tito mengingatkan agar dana tersebut dioptimalkan untuk kepentingan mitigasi bencana.
Ia mengibaratkan dana TKD dan BTT sebagai "kapal kecil" yang membantu pemerintah daerah sementara anggaran besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi datang dari kementerian dan lembaga pusat sebagai "kapal besar".
Bagi kementerian dan lembaga yang belum menerima alokasi anggaran Tito mengimbau agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana khusus untuk mendukung pelaksanaan rehab-rekon terutama pada tahun 2026. Ia menekankan agar masalah administrasi tidak menjadi penghalang penyaluran dana.
Acara penting ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
