zonamerahnews – Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi X mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan pemalsuan riset oleh sejumlah warga negara Indonesia (WNI) dalam ajang International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) yang baru-baru ini diselenggarakan di Denmark. Kasus ini mencuat dan menimbulkan keprihatinan mendalam, berpotensi mencoreng nama baik Indonesia di kancah ilmiah global.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas insiden yang mengejutkan dunia akademik ini. Menurutnya, dugaan pemalsuan riset di forum internasional adalah peringatan keras yang harus ditanggapi serius oleh seluruh ekosistem pendidikan tinggi dan penelitian di tanah air.
"Kami mendorong adanya investigasi dan penegakan sanksi etik apabila dugaan tersebut terbukti," tegas Lalu, Kamis (28/5), seperti dikutip dari zonamerahnews.com. Ia menambahkan, jika benar terjadi manipulasi data, pemalsuan identitas akademik, atau penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan riset fiktif, hal tersebut bukan hanya pelanggaran etika serius, tetapi juga dapat merusak reputasi Indonesia secara fundamental.
Lalu menekankan pentingnya menjaga kepercayaan internasional terhadap akademisi dan peneliti Indonesia yang selama ini bekerja dengan integritas dan profesionalisme tinggi. "AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat kualitas riset, bukan dipakai untuk memanipulasi karya ilmiah," ujarnya, mengingatkan akan etika penggunaan teknologi.
Dugaan kecurangan ini pertama kali diungkap oleh peneliti Ida Bagus Mandhara Brasika melalui akun Threads-nya. Ia menyebutkan bahwa beberapa individu Indonesia terindikasi melakukan pemalsuan terorganisir di hadapan ribuan ilmuwan dunia pada konferensi ISPPD di Kopenhagen, Denmark, sebuah ajang bergengsi bagi para ahli Pneumonia.
"Salah seorang pelaku melakukan pemalsuan identitas. Modusnya pelaku berganti-ganti nama saat presentasi, bermodal ganti jilbab dan nametag," tulis Mandhara Brasika. Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa bukan hanya identitas, riset yang dipresentasikan oleh Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti pun diduga palsu. Penelitian tersebut disinyalir dibuat dengan AI dan/atau fabrikasi data sehingga terlihat sangat impresif, padahal risetnya tidak pernah benar-benar dilakukan dan datanya palsu.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa yang merugikan reputasi bangsa, Lalu Hadrian Irfani menyerukan agar pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset memperkuat pengawasan serta tata kelola integritas akademik. Ini termasuk peningkatan literasi etika dalam penggunaan AI untuk penelitian, agar teknologi dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
"Indonesia membutuhkan budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan meritokrasi agar reputasi pendidikan dan riset nasional tetap terjaga," pungkas Lalu, menegaskan pentingnya fondasi moral dalam setiap aktivitas ilmiah.
Menanggapi isu yang tengah menjadi sorotan publik ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, telah menyatakan perhatian seriusnya. "Kemdiktisaintek memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang terkait dugaan pelanggaran integritas akademik dan etika penelitian yang melibatkan pihak yang menggunakan afiliasi institusi di Indonesia," kata Brian, menandakan keseriusan pemerintah dalam menindaklanlanjuti kasus ini.
