zonamerahnews – Kabar duka menyelimuti Keraton Surakarta. Sri Susuhunan Pakubuwono XIII Hangabehi telah berpulang pada hari Minggu (2/11). Jenazah raja akan dimakamkan di Kompleks Makam Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada hari Rabu (5/11) mendatang.
GKR Koes Moertiyah Wandansari, adik dari Pakubuwono XIII, menyampaikan bahwa upacara pemakaman akan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Imogiri sendiri merupakan kompleks pemakaman khusus bagi raja-raja dan keluarga besar Dinasti Mataram Islam, terbagi menjadi tiga kelompok makam utama: Raja-Raja Mataram Islam, Raja-Raja Kasultanan Yogyakarta, dan Raja-Raja Kasunanan Surakarta.
Saat ini, jenazah SISKS Paku Buwono XIII Hangangabehi disemayamkan di Masjid Pujasana, yang berada di dalam Kompleks Keraton Surakarta. Prosesi pemindahan jenazah dari Loji Gandrung ke mobil jenazah akan dilakukan sebelum diberangkatkan ke Imogiri. Upacara adat akan mengiringi kepergian pemimpin Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini.
Keraton Surakarta telah menyiapkan kereta khusus bernama Rata Pralaya untuk membawa jenazah SISKS Pakubuwono XIII menuju peristirahatan terakhir. Kereta bersejarah ini telah digunakan sejak masa Pakubuwono X untuk mengangkut jenazah raja-raja Keraton Surakarta.
KGPH Puger, adik kandung Pakubuwono XIII, menjelaskan bahwa Rata Pralaya memiliki nilai sejarah yang tinggi. "Kereta ini dipakai untuk mengangkut (jenazah). Dulu, di masa Pakubuwono X, kereta ini digunakan dari Keraton ke Stasiun Balapan, sedangkan di masa Pakubuwono XII dari sini ke Dalem Wuryaningratan," ujarnya.
Susuhunan Pakubuwono XIII wafat pada usia 77 tahun setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Beliau lahir dengan nama Gusti Raden Mas Suryo Partono pada 28 Juni 1948 dan dinobatkan sebagai Susuhunan Surakarta pada tahun 2004.
Sebelum menjadi pemimpin Keraton, SISKS Pakubuwono XIII Hangabehi pernah bekerja di Caltex Pacific Indonesia dan menerima gelar dari berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Awal pemerintahannya diwarnai konflik internal dengan Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan, yang juga mengklaim hak atas takhta. Konflik ini berlangsung hingga tahun 2012, ketika rekonsiliasi berhasil dicapai berkat mediasi Pemerintah Kota Solo yang saat itu dipimpin oleh Joko Widodo dan DPR RI.
