zonamerahnews – Masyarakat Baduy mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Jaro Oom, Jaro Pamarentahan Baduy, dalam acara Seba Baduy di Serang, Sabtu (3/5). Menurutnya, UU ini sangat krusial untuk melindungi kelestarian wilayah mereka di Bumi Kanekes dan mencegah kerusakan lingkungan. Lebih dari sekadar perlindungan wilayah, Jaro Oom menekankan pentingnya perlindungan terhadap tradisi dan kearifan lokal yang telah dipegang teguh selama bergenerasi.
Keinginan masyarakat Baduy tak hanya sebatas pengesahan UU. Mereka juga berharap adanya perlindungan terhadap alam di Banten, khususnya di kawasan Pulomanuk, Gunung Honje, dan Gunung Pulosari. "Kami ingin diakui, dilindungi, dan RUU desa adat, perda adat, baik tingkat Lebak, provinsi, maupun nasional, segera disahkan," tegas Jaro Oom, menggunakan bahasa Sunda yang kemudian diterjemahkan. Keinginan akan percepatan pengesahan UU tersebut disampaikan dengan penuh harap.
Tak hanya soal lingkungan, masyarakat Baduy juga menyampaikan kebutuhan akan akses kesehatan yang lebih baik. Jaro Oom mengungkapkan kebutuhan akan ketersediaan obat penawar gigitan ular di sekitar desa. "Kami berharap ada fasilitas kesehatan, terutama untuk mengatasi gigitan ular," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten, Andra Soni, yang akrab disapa Bapak Gede oleh masyarakat Baduy, berjanji akan berupaya untuk melestarikan alam di wilayahnya dan memerintahkan Dinas Kesehatan untuk menyediakan obat anti-bisa ular di sekitar desa adat Baduy dan puskesmas terdekat.
Seba Baduy 2025, yang merupakan bagian dari Seba Gede, dihadiri oleh 1.769 masyarakat Kanekes. Sebanyak 69 orang dari Baduy Dalam, dengan pakaian serba putih, berjalan kaki dari Leuwidamar, Kabupaten Lebak, menuju Pendopo Lama Gubernur Banten. Dalam upacara tersebut, masyarakat Baduy menyerahkan laksa, simbol utuhnya keluarga Baduy, kepada Gubernur. "Ini bukan sekadar tontonan, tapi tuntunan. Mereka membawa pesan tentang alam, harmoni, dan persatuan," ujar Gubernur Soni, yang juga merupakan politikus Gerindra.
