zonamerahnews.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak seluruh pemerintah daerah untuk segera menggenjot pasokan dan menjamin kelancaran distribusi barang. Langkah krusial ini demi menjaga laju inflasi agar tetap stabil pada paruh kedua tahun 2026. Peringatan ini datang di tengah ancaman kenaikan harga dari sektor transportasi dan beberapa komoditas pangan.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Mendagri Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II 2026. Pertemuan penting itu berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta pada Selasa 14 Juli.
Tito memastikan bahwa kondisi inflasi nasional saat ini masih dalam kisaran yang terkendali. Secara tahunan angka inflasi tercatat sebesar 334 persen. Angka ini masih di bawah batas atas target nasional yang dipatok 35 persen.
Namun pemerintah tetap mewaspadai potensi lonjakan inflasi bulanan yang dipengaruhi berbagai faktor. "Inflasi kita di angka 334 relatif terkendali di bawah target nasional 35 persen maksimal" tegas Tito.
Menurutnya biang kerok utama kenaikan inflasi berasal dari sektor transportasi khususnya angkutan udara. Ini seiring dengan lonjakan pergerakan masyarakat selama masa libur sekolah. Selain itu harga sejumlah bahan pangan pokok seperti bawang putih minyak goreng dan beras juga turut memberikan tekanan pada inflasi.
Oleh karena itu Tito meminta pemerintah daerah khususnya yang masih mencatatkan tingkat inflasi tinggi untuk segera mengambil tindakan pengendalian sesuai kondisi wilayah masing-masing. Fokus utamanya adalah penguatan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
"Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi ada di daerah timur umumnya tinggi di Aceh juga tinggi langkah-langkahnya menambah suplai" jelasnya.
Selain memperkuat pasokan Tito juga meminta Pemda mewaspadai potensi kendala distribusi akibat kondisi cuaca ekstrem. Terutama di wilayah kepulauan yang kerap menghadapi gelombang tinggi. Penggunaan kapal berkapasitas lebih besar bisa menjadi solusi agar distribusi barang tetap lancar. Dengan demikian pasokan terjaga dan harga kebutuhan masyarakat tetap stabil.
Lebih lanjut ia menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID akan terus diperkuat. Ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait termasuk Badan Pusat Statistik BPS Perum Bulog serta Pemda.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan sekaligus menjaga kemampuan belanja masyarakat. Rapat tersebut turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
