zonamerahnews.com – Kepolisian Daerah Metro Jaya mengambil langkah taktis menghadapi rencana demonstrasi mahasiswa di Jakarta hari ini. Intelijen dikerahkan untuk mengalihkan massa dari Bundaran HI ke lokasi alternatif yang dianggap lebih kondusif.
Kombes Budi Hermanto, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen. Tujuannya adalah memindahkan titik kumpul massa yang semula direncanakan di Bundaran HI. Sebagai alternatif, para demonstran diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau Gedung DPR MPR di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Untuk mengamankan jalannya aksi, kekuatan pengamanan gabungan yang disiagakan mencapai 6.088 personel. Mereka melibatkan personel dari berbagai kesatuan, termasuk 500 anggota TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO dari Kor Sabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat. Aparat ini akan disiagakan di beberapa lokasi vital seperti Patung Kuda, kompleks parlemen DPR MPR, Bundaran HI, dan kawasan Cikini Raya.
Budi menegaskan bahwa kehadiran petugas Polri dan TNI bertujuan untuk menjamin penyampaian aspirasi mahasiswa berjalan lancar dan aman, mengingat aksi demonstrasi adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas, mengonfirmasi bahwa rencana aksi mereka tetap akan dipusatkan di Bundaran HI. Prediksi jumlah massa dari UI saja diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang, belum lagi ditambah partisipan dari berbagai BEM kampus lain.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa serangkaian tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara. Kedua, menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Ketiga, meminta penghentian program MBG serta proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, mendesak penghentian praktik militerisme sipil. Terakhir, mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk tidak lagi mengelak dan mengakui kesalahan yang dilakukan pemerintahannya.
Pertanyaan apakah aksi ini akan menjadi Reformasi Jilid 2 atau tidak, menjadi retorika yang patut direnungkan bersama, ujar Dimas.
